Pemerintah Banyak Dirugikan Oleh BUMD Riau

BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Investasi atau penyertaan modal oleh Pemprov Riau kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang tidak sedikit menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.

 

Forum Trasnparansi Indonesia untuk Anggaran (Fitra) Riau menganalisa, sampai tahun 2013, penyertaan modal untuk perusahan plat merah ini mencapai Rp. 1,2 triliun. Diinvestasikan kepada 9 BUMD. Baik dalam bentuk kepemilikan saham penuh (100 persen), maupun penyertaan modal tidak penuh, atau kurang dari 50 persen.

 

Peneliti Fitra Riau Triono Hadi, sudah mencoret-coret hasil analisisnya, tentang berapa kerugian pemerintah dibanding sumbangan modal yang diberikan BUMD Riau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2012 sampai 2013 terjadi peningkatan penyertaan modal Pemprov Riau ke BUMD sebesar Rp. 81 milyar lebih. Atau meningkat 7 persen dari tahun 2012 yakni sebesar Rp. 1,18 Trilun. Sampai tahun 2013, dari Rp 1,2 triliun penyertaan modal Pemprov Riau ke BUMD, 71 persennya berada di PT. Bank Riau Kepri (BRK).

 

Sedangkan perusahaan (BUMD) lainnya rerata mendapat 3 sampai 5 persen dari total seluruh investasi Pemprov ke BUMD. “Dari 9 BUMD yang ada, terdapat empat BUMD yang saham sepenuhnya (100 persen) milik Provinsi Riau. Di BUMD Bank Riau 43%, RAL 69 persen, PIR (RIC) 63 persen, untuk ketiga perusahaan ini saham tertinggi adalah milik Pemprov Riau. Sedangkan PT. BSP, Pemprov hanya memiliki 18 persen saham, dan PT. Askrida hanya 0,64 persen,” ujar Triono Hadi.

 

Terdapat dua perusahaan (aktif), yaitu Riau Petrolium dan PT. PIR, yang terjadi penurunan jumlah akumulasi penyertaan modal. PT. Riau Petrolium ditahun 2012 total penyertaan Modal Pemprov Riau yaitu sebesar Rp. 1,9 milyar. Sedangkan ditahun 2013 menjadi Rp. 330 milyar. Begitu juga dengan PT. PIR, ditahun 2012 investasi Pemprov mencapai Rp. 129 miliyar dan tahun 2013 menjadi Rp. 122 milyar.

 

“Perlu dipertanyakan kenapa terjadi penurunan penyertaan modal. Sangat berbeda dengan BUMD lainnya yang cenderung bertambah atau tetap dari tahun 2012 dan 2013. Kecuali BUMD PT. RAL yang dinyatakan dalam ekuiditasnya di nol kan,” sambung Tri.

 

Sedangkan rata-rata 2 sampai 3 persen kontribusi BUMD kepada pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2010-2013, hanya berkisar diangka 2 persen. Ditahun 2010, sumbangsih keseluruhan dari BUMD untuk PAD dengan kisaran angka 2,4 persen.

 

Tahun 2011 juga 2 persen. Sedangkan tahun 2012 dan tahun 2013 agak naik sedikit menjadi 3,3 persen. Total penerimaan daerah dari deviden BUMD sejak tahun 2010 hingga 2013 sebanyak Rp. 583 Milyar. PT Bank Riau Kepri dan PT Bumi Siak Pusako (BSP) misalnya, Sejak tahun 2011 sampai 2013 menjadi penyumbang paling dominan BUMD terhadap pendapatan daerah.

 

Sementara BUMD lainnya menyumbang dengan relatif kecil. Triono meyakini terdapat dua BUMD yang sama sekali tidak memberikan kontribusi sepanjang 2010 sampai 2013. Yaitu PT. RAL dan PT. Riau Petrolium. Sedangkan BUMD lainnya ada PT. Askrida, SPR, PIR, PER hanya menyumbang dengan rerata Rp. 1 milyar pertahun. Dia menambahkan, untuk PT. SPR yang notabennya mengelola Migas di Blok Langgak, tahun 2011 sampai 2013 hanya menyumbang Rp 10 milyar. Rp. 3 milyar tahun 2011 dan Rp. 7 milyar tahun 2012. Sementara tahun 2013 justru perusahaan itu tidak menyumbang sama sekali. “Nol,” ujarnya.

 

Sementara itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berjanji akan membahas dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang direkomendasikan untuk ditutup. Kedua BUMD tersebut adalah Riau Airlines (RAL) dan Riau Petrolium.

 

Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengaku bahwa Pemprov Riau sudah mendapat kabar soal rekomendasi penutupan kedua perusahaan plat merah itu. Hanya saja proses penutupan BUMD harus mengikuti beberapa prosedur sesuai perundang-undangan.

 

“Kami akan lakukan audit terlebih dahulu. Proses audit ini kami lihat hasilnya. Apakah layak untuk ditutup atau tidak. Tapi kita akan bahas kedua BUMD itu ditahun ini,” katanya.

 

Ke dua perusahaan milik pemerintah ini diusulkan atas dasar pertimbangan tidak pernah berkontribusi nyata dalam bentuk deviden, kecuali hanya menyedot anggaran APBD.

 

Sebagaimana diketahui, PT Riau Petroleum sudah berdiri pada 12 Juni 2002. Pemprov Riau juga memiliki saham sebesar 96,67 persen mulai diinvestasikan pada 2012.

 

“Tidak bisa main tutup begitu saja, masih ada sangkut paut dengan pihak lain, itu harus diselesaikan dulu,” kata Andi Rachman. (melba)