Berkebun di Lahan Gambut Tak Haram, Asalkan…

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Ada tiga hal penting yang selama ini terabaikan oleh pengusaha sawit dan HTI di Riau, dalam pengembangan usahanya.

 

Diungkapkan Anggota Asosiasi Gambut Indonesia, Suondo, ketiga hal tersebut yakni sektor ekonomi, ekologi dan bisnis. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam menjalankan bisnis di wilayah gambut di Riau. Namun sayangnya, para pengusaha sawit dan HTI selama ini telah mengabaikan dua sektor, yakni sektor ekologi dan sosial. 

 

“Pengusaha hanya memikirkan pendapatan ekonominya saja. Sedangkan aspek ekologi dan sosialnya terabaikan,” ujarnya, Jumat (27/03/2015).

 

Dosen Agroekologi Universitas Riau ini juga meyakini bahwa inilah dasar pemikiran awal munculnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2014 tentang pengelolaan lahan gambut tersebut. 

 

Menurutnya, pegelolaan perkebunan di lahan gambut bukanlah bisnis ‘haram’, asal memikirkan kelanjutan pengelolaannya agar area gambut di Riau tidak rusak. Hal ini bukan tidak bisa dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia. 

 

Sementara itu Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Nana Suparna menyebutkan pemerintah dan akademisi masih mencampuradukkan kedua persoalan ini. “Maka debatnya tidak jelas sampai sekarang,” ujarnya.

 

Menurut Nana, PP nomor 71 ini bisa diterapkan pada area gambut yang belum dibuka. Kalau ditinjau dari sisi lingkungan pasti lebih baik. Dia sepakan wilayah gambut yang belum dibuka ini untuk dipertahankan kekayaan alamnya.

 

Jika peraturan ini diberlakukan secara menyeluruh, maka wajar pengusaga sawit dan HTI berteriak. Karena pada debit air 0,4 meter itu belum ada tanaman yang cocok dan bisa tumbuh.

 

Nana juga menilai, ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan pemerintah untuk merevisi PP tersebut. Harusnya kebijakan pemerintah mengarah pada perbaikan sistem yang menyesuaikan. Rekomendasi lakukan supaya lahan produktif dan pekerjaan bagus. Sehingga produksi nambah. 

 

“Harus ada solusi bukan menghentikan produksi perushaan. Negara asing ada kepentingan agar ekonomi kehutanan kita tidak berkembang,” tambahnya. (melba)