BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan berbeda pendapat dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla soal tingginya harga tiket pesawat.
Luhut beranggapan sudah sewajarnya pihak maskapai menurunkan harga tiket pesawat demi kepentingan customer (masyarakat) secara luas. Sebab pesawat sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi gaya hidup golongan masyarakat keatas.
“Maskapai penerbangan memang sudah sepantasnya menurunkan harga tiket demi kepentingan publik,” katanya seperti dikutip dari bisnis.com.
Dia bertutur regulasi yang dibuat pemerintah dalam membuat sudah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan operasional maskapai. Atas pertimbangan itu tidak ada alasan bagi airline untuk menaikkan harga tiket pesawat tinggi.Â
“Ada tarif batas atas, ada batas bawah. Kami kontrol di situ. Mau main di tengah, juga baik. Tapi, kan tidak bebas merdeka. Kalau tidak diatur, ya bubar. Jadi, semua harus nurut,” ujarnya
Tapi lain cerita dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK lebih peduli kepada perusahaan maskapai ketimbang keluhan masyarakat (customer) soal melonjaknya harga tiket pesawat beberapa waktu lalu.
Dia beranggapan harga tiket melonjak naik merupakan hal wajar. Pihak airline melakukan kebijakan tersebut agar kinerja keuangan bisa tetap sehat agar tidak merugi dalam jangka panjang.
Baca juga:Â Soal Harga Tiket Pesawat Naik, JK Lebih Peduli Maskapai Ketimbang Masyarakat
“Kalau tidak disesuaikan, bisa saja kita nikmati hari ini. Tapi nanti kita tahu juga berapa yang bangkrut,” ujar JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
JK cemas maskapai bangkrut jika harga tiket pesawat tidak naik. Artinya, potensi kenaikan harga disinyalir akan semakin menggila jika ada perusahaan maskapai yang bangkrut. Oleh sebab itu dia meminta kepada masyarakat untuk mempertimbangkan masalah demikian.
Di sisi lain, lanjut JK, naiknya harga tiket ini tak lepas dari penguatan kurs mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Hal itu dinilai turut berpengaruh pada biaya perawatan dan pembelian bahan bakar pesawat.
“Kita tahu mereka itu membayar dolar, beli pesawat dengan dolar, beli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah. Maka mau tidak mau harus ada penyesuaian secara bertahap,” ucap JK. (bpc3)
