BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Salah satu penyebab mengapa realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Riau tahun 2015 rendah, disebabkan Pemerintah Provinsi Riau terlalu banyak mengelola pos anggaran.
Tim Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono Hadi menyebutkan, seharusnya Pemerintah Provinsi Riau bijak dalam menglakukan pengelolaan anggaran itu. Misalnya dengan melimpahkan wewenang pengerjaannya ke daerah. Dan Pemerintah Provinsi Riau bertindak sebagai pengawas yang melakukan moinitoring hasil kerja.
“Kami pikir cara itu jauh lebih efektif untuk meningkatkan realisasi pembangunan infrastruktur. Sekarangkan tidak, sekian persennya masih dipegang oleh Provinsi. Jadinya repot, mana yang harus dihadulukan,” katanya kepada bertuahpos.com, Kamis (09/12/2015).
Fitra Riau mencatat sejak tahun 2014 hingga 2015 dari 30 persen pos anggaran yang dikucurkan, tidak kurang sebesar Rp 10 sampai 15 triliun anggaran itu dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau. Padahal, harusnya pemerintah harus membuat mekanisme baru jika ingin adanya perubahan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
“Tentukan daerah mana yang akan dierbaiki infratrukturnya, limpahkan ke daerah masing-masing. Kalau sudah begitu, Pemerintah Riau bisa bertindak sebagai pegawas, dan hasil kerjanya lebih kelihatan,” sambungnya.
Sementara, sisa waktu tutup buku semakin sedikit, Pemerintah Riau baru sibuk-sibuk mengucurkan biasa ke daerah. Realisasi Anggaran Pendaatan Belanja Daerah (APBD) Riau yang semakin sedikit tahun ini, dianggap sudah cukup membuktikan bahwa hasil kinerja Pemerintah Provinsi Riau gagal dalam melakuka realisasi anggaran.
“Ini adalah salah satu poin, menurut saya yang harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Riau, jika ingin kinerjanya dianggap baik oleh masyarakat. Selain masih banyak lagi hal-hal lain yang juga tidak kalah penting untuk dilakukan evaluasi,” ujar Triono.
Tidak hanya Fitra, para pelaku usaha di Riau juga ikut melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau selama setahun ini. Di masa Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, selain realisasi pembangunan infrastruktur yang dianggap masih minim Rendahnya realisasi APBD Riau membuat pengusaha di bidang kontraktor di Riau menjerit.
Sebelumnya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau, Wijatmoko Rah Trisno, juga mengakui bahwa minimnya realisasi anggaran pemerintah daerah itu berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau di tahun ini.
“Kami pikir, ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki di tahun 2016. Apa yang sudah dirasakan pengusaha tahun tidak terulang lagi. Kami sangat ini Pemprov Riau meningatkan transparansi mereka keada publik dalam semua sektor,” katanya. (Melba)
