BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau meyadari bahwa ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK sejumlah karyawan perusahaan Minyak dan Gas (Migas) di Riau dikhawatirkan akan memberi dampak buruk terhadap investasi Riau.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah, Ismaili Fauzi mengatakan, PHK sejumlah karyawan di perusahaan Migas tentunya adalah salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kondisi perusahaan untuk tetap hidup.
“Tapi kalau karyawannya dikurangi, tentu investasi mereka berkurang juga. Rentetan ini akan sangat berpengaruh terhadap terget pencapaian investasi di Riau,” kataya, kepada bertuahpos.com, Sabtu (23/01/2016).
Menurut Ismaili, salah satu penyebab pertimbangan perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja tidak lain masih berefek dari fluktuasi ekonomi Riau ditahun lalu. Untuk saat ini, sejumlah perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Migas Riau, tidak menutup kemungkinan telah melakukan efisiensi dan pengurangan karyawan.
Namun demikian, dia meyakini masih ada perusahaan selain Migas yang melakukan penambahan karyawan. Misalnya saja perusahan sawit dan pulp. Dengan demikian hal ini tetap dianggap masih bisa menutupi persoalan PHK karyawan di Riau.
Secara global, jika dilihat memang akan sangat berpengaruh pada pencapai inveastasi Riau. Terutama disektor perkebunan. Terutama break event poin atau menetukan barang untuk dijual ke konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya operasional perusahan, dan target keuntungan.
Ismaili menambahkan, selain bermasalah di sektor Migas, investasi Riau juga dikhawatirkan goyang untuk sektor perkebunan. Mengingat harga crude palm oil atau CPO Riau yang juga merangkak turun, serta harga komuditi karet yang tidak pernah baik.
“Rendahnya pendapatan disektor komuditi unggulan Riau akan memberi pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Riau. Efeknya terjadi juga efisiensi pembangunan,” sambungnya.
Dia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau akan mengusulkan, untuk tahun 2016 ini, target investasi yang mungkin bisa digarap yakni sebesar Rp 14 triliun saja. Selain masalah PHK, usulan penurunan investasi Riau juga sangat diengaruhi oleh RTRW.
Dalam rekap realisasi investasi yang akan dilaporkan BPMPD akan merinci berapa jumlah karyawan hingga ketersediaan dan kelengkapan fasilitas. Dia menyebutkan bahwa penurunan target investasi ini tidak melihat pada wacanana pemutuhan hubungan kerja atau PHK karyawan di sektor Minyak dan Gas (Migas) di Riau.
“Sebab, untuk sektor selain Migas, jutru mengalami pengingkatan. Misalnya saja untuk perusahaan yang bergerak disektor paper dan bubur kertas di Riau. Jika mereka melakukan penambahan investasi kisaran 4 triliun saja, maka perusahaan itu akan membutuhkan karyawan yang lebih banyak,” katanya. (Melba)
