BERTUAHPOS — Hujan deras, walau hanya sebentar, tapi itu cukup bikin beberapa titik lokasi di Kota Pekanbaru tergenang banjir. Dampak paling nyata, jalan lebih cepat rusak, dan macet akan terlihat di mana-mana. Bagaimana? Sanggupkan Pemko Pekanbaru menangani persoalan ini di masa pemerintahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho? Pola apa yang akan dipakai?
Beberapa waktu lalu, dia mengakui bahwa mengatasi persoalan banjir di Kota Bertuah, bukan pekerjaan mudah. Banjir telah menjadi masalah yang diwariskan dari Wali Kota ke Wali Kota. “Ujian Agung yang sebenarnya ada di masalah ini,” kata seorang akademisi sekaligus praktisi konstruksi di Kota Pekanbaru.
Gambaran secara sederhana terhadap masalah ini dapat dilihat secara kasat mata dari apa yang terjadi di lapangan. Banjir di Kota Pekanbaru bukan hanya soal drainase dan pendangkalan sungai sehingga perlu normalisasi yang lebih optimal, tapi soal daerah resapan air yang terus menghilang.
Di kawasan pusat kota, misalnya, hampir tidak ada kawasan yang menyediakan fasilitas resapan air, selain mengandalkan Taman Kota dan Hutan Kota di Jalan Diponegoro. Padahal, hampir di setiap titik di kota ini dibutuhkan daerah resapan air.
Pemko Pekanbaru bisa saja bekerja sama dengan Pemprov Riau untuk mengambil alih kawasan-kawan yang dirasa perlu dibangun daerah resapan air baru. Misalnya, bangunan terbengkalai di pertigaan Jalan Tuanku Tambusai – Sudirman, ganti rugi lahannya, lalu diubah jadi daerah resapan air. Pola seperti ini bisa dilakukan di banyak titik yang memang diperlukan.
Sementara itu, Agung Nugroho mengakui bahwa pemerintahannya kini masih berupaya untuk menemukan solusi tepat dalam mengatasi masalah banjir, dan menjadi pekerjaan prioritas di tahun 2026 dengan menggandeng banyak pihak.
“Ini bukan pekerjaan yang mudah,” kata Agung saat berdiskusi dengan Universitas Riau (Unri) terkait rencana pemanfaatan 10 danau di kawasan Unri sebagai embung untuk resapan air.
Namun, banjir bukan sebatas hitung-hitungan di atas meja, hadirnya kawasan pemukiman baru seharusnya juga dibebankan agar bertanggung jawab terhadap ketersediaan fasilitas penunjang resapan air.
“Kita perlu lobi sana-sini. Kita perlu berkolaborasi dengan banyak pihak, tidak hanya antar pemerintah dan akademisi, tapi juga harus melibatkan masyarakat secara langsung,” kata Agung.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemko Pekanbaru juga akan mendesak kepada pihak swasta untuk mengambil perannya. Salah satu titik banjir yang kerap bikin resah, yakni Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan Rumah Sakit Awal Bros, Pekanbaru. Maka, rumah sakit itu juga harus ikut bertanggung jawab dalam upaya penanganannya.
“Kita minta untuk dibuat sumur resapan yang cukup besar, sehingga air yang mengalir dari belakang Awal Bross menuju ke Jalan Sudirman, bisa lebih dulu mengendap di sumur resapan,” katanya. Pola seperti ini yang rencananya akan diterapkan Pemko Pekanbaru ke depannya.***
