BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Provinsi Riau menyatakan kesiapan mendukung arahan pemerintah pusat terkait percepatan digitalisasi perlindungan sosial. Dinas Sosial Provinsi Riau akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan hal ini menyusul Rapat Koordinasi Implementasi Perluasan Percontohan Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Jumat, 18 September 2026. Dia menegaskan target penambahan agen perlindungan sosial di Riau perlu segera direalisasikan.
“Jadi kita tidak punya waktu untuk main-main dengan target ini. Kita beberapa hari sekali peringatan untuk memberikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itu, agen perlinsos tersebut harus segera bertambah,” tutur SF Hariyanto.
Dia menambahkan, percepatan digitalisasi tersebut pada akhirnya ditujukan agar masyarakat yang menerima bantuan sosial benar-benar merupakan pihak yang berhak.
“Tujuannya tentu saja agar penerima manfaat supaya tepat sasaran. Sehingga, Dinsos Riau melakukan kerja sama dengan TNI/Polri untuk mempercepat arah ini, pelajari teknisnya dan koordinasikan dengan kabupaten kota,” katanya.
Dukungan daerah ini sejalan dengan arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah menjelang peluncuran resmi program oleh Presiden pada Oktober 2026.
“Kita berharap, ketika Bapak Presiden meluncurkan program ini secara resmi pada bulan Oktober, sebanyak mungkin daerah-daerah sudah siap dan terintegrasi,” kata Luhut.
Luhut menyebut hingga saat ini terdapat 4,8 juta keluarga yang telah mendaftar dalam proses digitalisasi perlindungan sosial secara nasional, dengan sekitar 170 ribu agen perlinsos yang telah bergabung.
“Namun, untuk mencapai target 45 juta keluarga hingga akhir tahun, kita membutuhkan jumlah agen perlinsos yang jauh lebih banyak,” jelasnya.
Dia menegaskan, mobilisasi agen perlindungan sosial secara masif memerlukan kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
“Untuk menjangkau sasaran besar tersebut, kita memerlukan dorongan dan mobilisasi agen perlinsos secara masif,” tuturnya.
Luhut turut meminta para gubernur dan pimpinan daerah menjadi penggerak utama dalam menyebarkan informasi pendaftaran agen perlinsos hingga jaringan pemerintah daerah tingkat terkecil.
“Saya meminta Pangdam dan Kapolda untuk mendorong anggotanya, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar menjadi agen perlinsos serta membantu masyarakat di wilayah tugas masing-masing,” tambahnya.
Data yang terkumpul dari proses pendaftaran tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan penyaluran bantuan sosial pada 2027. Koordinasi lintas lembaga di tingkat daerah, termasuk yang dijalankan Riau, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan target nasional tersebut.
