BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Provinsi Riau mengubah pendekatan dalam upaya penanganan Karhutla. Tidak lagi hanya fokus pada pemadaman, tetapi membangun sistem pencegahan berbasis desa yang melibatkan seluruh unsur hingga tingkat paling bawah.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan rencana rapat koordinasi bersama seluruh desa di Riau. Rakor tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan September 2026.
“Ada berbagai langkah yang kita kendalikan setelah kondisi ini. Insya Allah nanti pada pertengahan September, kita akan merencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau,” kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Selasa (1/9/2026).
Forum ini akan mempertemukan Kepala Desa, Lurah, Babinsa, dan Kapolsek dari seluruh kabupaten/kota di Riau. Agenda utamanya adalah memperkuat koordinasi sekaligus menyusun langkah pencegahan Karhutla secara bersama-sama.
Puncak acara akan ditandai dengan penandatanganan deklarasi membuka lahan tanpa membakar. Deklarasi ini menjadi komitmen bersama untuk tidak lagi menggunakan api dalam penyiapan lahan.
“Kita akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Desa, Lurah, Babinsa, dan Kapolsek se-Provinsi Riau. Serta penandatanganan deklarasi membuka lahan tanpa membakar,” jelasnya.
SF Hariyanto menegaskan, pola penanganan Karhutla harus berubah. Selama ini, pemerintah daerah dianggap hanya sibuk memadamkan api setiap tahun tanpa membangun sistem pencegahan yang kuat.
“Kita tidak mau setelah api padam, kemudian semuanya selesai. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, jelas dan tegas jangan setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api tapi pencegahannya harus dibangun dari bawah,” tegasnya.
Desa ditempatkan sebagai garda terdepan dalam cara ini. Pemerintah desa dianggap paling memahami potensi kerawanan di wilayahnya masing-masing. “Desa harus menjadi bagian utama dan sistem pencegahan,” ujarnya.
Beberapa langkah konkret telah disiapkan. Pertama, pemetaan wilayah rawan kebakaran dilakukan sebelum musim kemarau tiba.
Kedua, penyusunan peta rawan kebakaran dan pemantauan titik api secara berkala. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat saat ada indikasi kebakaran.
“Kemudian, menyusun peta rawan kebakaran dan memantau titik api secara berkala,” ungkap SF Hariyanto.
Ketiga, edukasi masyarakat digencarkan melalui sosialisasi. Warga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak meninggalkan api unggun menyala.
Keempat, pengawasan diperkuat melalui patroli hutan yang melibatkan masyarakat peduli api dan Satlinmas. Mereka berperan memantau kawasan-kawasan yang dinilai rawan.
“Yang terakhir, pengawasan dalam rangka mengoptimalkan patroli hutan bersama para masyarakat peduli api dan Satlinmas di tingkat desa,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ini, Pemprov Riau berharap Karhutla tidak lagi menjadi bencana tahunan. Pencegahan yang dibangun dari desa diyakini lebih efektif menekan munculnya titik api sejak awal.
