BERTUAHPOS — Pemprov Riau bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, meninjau perkembangan program inklusi keuangan sepanjang 2025 sekaligus menyiapkan langkah strategis untuk memastikan akses keuangan semakin merata di seluruh daerah.
Evaluasi dan perencanaan tersebut dibahas dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau di Ruang Melati Kantor Gubernur, Rabu, 26 November 2025.
Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, mengatakan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung fokus pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Menurutnya, ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM menjadi prioritas utama Pemprov Riau pada 2026.
Pemprov Riau meminta agar seluruh program inklusi keuangan memiliki manfaat nyata dan tidak berhenti pada kegiatan administratif. Misalnya, program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang menurutnya harus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan bagi peserta didik.
“Program KEJAR harus memberikan dampak, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegas Helmi saat menyampaikan arahannya dalam rapat plen0 tersebut.
Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau, Elvira Azwan, menilai pertemuan ini menjadi penting karena antara Pemprov Riau dan OJK dapat mengukur capaian program inklusi keuangan 2025. “Evaluasi menjadi dasar penyusunan program yang lebih inovatif dan berdampak pada tahun berikutnya,” katanya.
Elvira menyoroti adanya kesenjangan yang cukup besar antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau. Ia menjelaskan bahwa peningkatan keduanya harus berjalan beriringan agar akses keuangan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus tepat sasaran untuk memastikan para pelaku usaha memperoleh manfaat optimal. Hasil evaluasi dan penyusunan kebijakan tahun depan diharapkan mampu memperkuat ekosistem keuangan daerah sekaligus mendukung perekonomian Riau yang lebih inklusif dan berkelanjutan.***
