BERTUAHPOS.COM — Pemerintah Provinsi Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Daerah Riau, Selasa, 28 April 2026. Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
Rapat dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Hadir pula perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Akmal Malik, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi yang mengikuti kegiatan secara daring.
Musrenbang juga dihadiri unsur DPR dan DPD RI daerah pemilihan Riau, kepala daerah se-Riau, serta sejumlah tokoh penting termasuk mantan Gubernur Riau Andi Rahman. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan Musrenbang bukan agenda seremonial biasa.
SF Hariyanto menegaskan, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia ingin arah pembangunan selaras dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
“Melalui Musrenbang ini, kita ingin memastikan arah pembangunan selaras, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Yang paling penting, setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Plt Gubernur juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama soal tunda bayar dan pengelolaan anggaran yang belum optimal. Ia meminta persoalan ini tidak terus menumpuk hingga tahun berikutnya.
“Kondisi keuangan kita di tahun 2025 seharusnya sudah lebih baik, namun masih ada persoalan tunda bayar yang harus diselesaikan. Ini menjadi perhatian serius agar tidak terus menumpuk di tahun berikutnya,” ujarnya.
SF Hariyanto mengungkapkan, salah satu akar masalah yang ditemukan adalah lemahnya pengawasan dalam proses pencairan anggaran. Akibatnya, banyak kegiatan dilelang sementara utang lama belum terbayar.
“SP2D banyak yang lolos, di level atas tahu tapi di bawah tidak tahu. Semua kegiatan dilelang, akhirnya utang lama tidak terbayar di tahun berjalan. Sekda dan Inspektorat harus mengetahui ini secara menyeluruh,” katanya.
Ia juga memaparkan tekanan berat yang dihadapi APBD Riau, terutama besarnya kebutuhan anggaran termasuk untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika tidak ada tambahan pendapatan, berbagai pilihan pahit bisa menanti.
“Dengan APBD sekitar Rp8,3 triliun, jika tidak ada penambahan pendapatan tentu akan berat. Jangan sampai opsi seperti menghentikan PPPK atau memotong TPP ASN menjadi pilihan utama,” jelasnya.
SF Hariyanto menyebut, solusi utama adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Salah satu indikasinya, pajak kendaraan bermotor saja diperkirakan mengalami kekurangan bayar hingga Rp250 miliar.
“Kita punya potensi besar tapi belum digali secara optimal. Pajak kendaraan bermotor misalnya, ada indikasi kekurangan bayar hingga Rp250 miliar, belum termasuk sektor lainnya,” ungkapnya.
Potensi pajak bahan bakar juga dinilai sangat besar namun belum terdata secara akurat. Riau selama ini hanya menerima transfer dari pusat sekitar Rp1,2 triliun, padahal potensi sesungguhnya bisa jauh lebih besar.
“Ini harus kita telusuri, dari mana sumbernya dan bagaimana pengelolaannya,” katanya.
Plt Gubernur turut menyinggung adanya dugaan praktik distribusi bahan bakar yang tidak sesuai sehingga berdampak pada hilangnya potensi pendapatan daerah. Temuan ini menjadi salah satu fokus evaluasi yang akan ditindaklanjuti secara serius.
“Kita temukan banyak persoalan, termasuk dugaan distribusi yang tidak sesuai. Ini yang menyebabkan potensi pendapatan kita hilang,” tegasnya. (Adv)
