BERTUAHPOS.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menyampaikan tuntutan “Revolusi Indonesia Emas” secara langsung kepada anggota dewan, dalam aksi demonstrasi, Jumat, 19 Juni 2026.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Diki Maulana menegaskan bahwa narasi “Indonesia Emas” tidak boleh hanya menjadi jualan politik kosong tanpa evaluasi mendalam. “Revolusi di berbagai sektor harus dilakukan agar slogan itu memiliki makna nyata bagi kehidupan rakyat,” katanya.
HMI menyampaikan 9 tuntutan utama yang telah dirumuskan melalui diskusi internal. Poin-poin tersebut meliputi evaluasi program makan bergizi gratis, transparansi pengelolaan anggaran, hingga penolakan terhadap revisi UU Kepolisian yang dinilai melampaui kewenangan.
Koordinator Lapangan HMI, M. Rizal al Hafis, menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi simbolis melainkan bentuk nyata pengawalan aspirasi masyarakat. “Kami datang membawa jeritan masyarakat Riau yang sedang dipertaruhkan,” ujarnya.
Pihak DPRD Provinsi Riau, diwakili anggota Komisi I Andi Darma Taufik, menerima semua tuntutan dan menandatangani pakta integritas bersama HMI. Dia berkomitmen akan meneruskan poin-poin “Revolusi Indonesia Emas” ke tingkat pusat dan menjadikannya agenda prioritas dalam rapat kerja daerah.
Kelima tuntutan lain mencakup penolakan terhadap dwi fungsi TNI-Polri, evaluasi tata pelayanan infrastruktur rumah sakit, dan pengesahan UU Rampas Aset. HMI juga mengecam intimidasi aparat terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil serta mendesak optimalisasi pengelolaan hutan berkelanjutan.
Aksi berakhir tertib menjelang petang tanpa insiden keamanan yang berarti. Keberhasilan HMI menembus gedung DPRD dan menyampaikan tuntutan langsung menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tetap menjadi motor perubahan yang solid di Bumi Lancang Kuning.
Aksi yang dimulai sejak siang ini bermula dengan negosiasi yang alot di depan gerbang gedung parlemen daerah. Massa HMI menolak hanya ditemui di luar dan menuntut kesempatan untuk menyampaikan aspirasi di dalam ruangan.
Berkat konsistensi dan tekanan yang signifikan, pengamanan akhirnya membuka barikade dan memungkinkan massa masuk ke ruang sidang utama. Momentum ini menjadi simbol kuatnya gerakan mahasiswa dalam mendorong akuntabilitas institusi pemerintah daerah.
