• Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber
Selasa, November 17, 2026
SUBSCRIBE
BertuahPos
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi
No Result
View All Result
BertuahPos
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

Ini Respon TP2TNTN soal Tuntutan Pendemo TNTN

Melba Ferry Fadly by Melba Ferry Fadly
13 April 2026
Ini Respon TP2TNTN soal Tuntutan Pendemo TNTN

Ini Respon TP2TNTN soal Tuntutan Pendemo TNTN | Foto: Bertuahpos / Melba.

Share on FacebookShare on Twitter

BERTUAHPOS – Ketua TP2TNN, SF Hariyanto, menegaskan hadirnya tim di lapangan, murni untuk menjalankan mandat dari pemerintah pusat. TP2TNTN membantah adanya intimidasi dalam proses pengumpulan dokumen penguasaan lahan milik warga.

Upaya relokasi yang direncanakan pun diklaim telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan mengusulkan ganti rugi bangunan kepada otoritas yang lebih tinggi.

“Kami bekerja selama ini sesuai aturan, kami bertugas karena perintah pusat, apa yang disampaikan sudah kami laksanakan dilapangan, tidak ada pemaksaan, posko, semua masyarakat datang ke posko serahkan surat tanahnya,” SF Hariyanto.

“Kami tidak ada memaksa. Kami sudah sampaikan ke pusat lahan relokasi yang butuhkan, kalau tidak ada kami tidak bisa apa apa,” tambahnya

Dia menyebut, koordinasi dengan pusat terus dilakukan melalui surat resmi guna memastikan langkah-langkah yang diambil tidak merugikan rakyat.

“Kami juga sudah melapor ke pusat pakai surat resmi sebagai ketua TP2TNTN. Semua sudah. Kami tidak ada pemaksaan, tidak ada merugikan masyarakat. Kami masih punya hati lah. Ini untuk masyarakat kita semua,” ujarnya.

“Dari pertemuan sebelumnya kan tidak ada tindakan apa apa. Kalau bisa kita lanjutkan kalau tidak bisa ya tidak diapa apakan. Bangunan yang direlokasi kami usulkan untuk diganti.”

Sebelumnya, perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, menyuarakan aspirasi yang lebih fundamental terkait kepastian hidup dan perlindungan dari tindakan represif. Masyarakat menuntut adanya pengakuan resmi atas pemukiman yang sudah lama ada, serta jaminan akses terhadap sumber penghidupan utama mereka, yakni perkebunan.

“Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom dll. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa pendorong penyelesaian konflik yang berkeadilan, jamin hak hidup atas tanah pendidikan dan fasilitas umum, tidak ada konflik antara masyarakat dan agaman,” tegas Wendri.

Secara ekonomi, masyarakat menolak keras skema perhutanan sosial yang dinilai tidak memberikan kemandirian ekonomi seperti halnya berkebun secara mandiri. Wendri menyoroti adanya klasifikasi konflik yang melibatkan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM), SKT, hingga surat hibah yang membutuhkan payung hukum khusus agar tidak terjadi diskriminasi.

“Klas konflik karena tntn ada 3 kelas. Ada SHM SKT dan Surat hibah, kiranya ada regulasi yang hadir. Untuk masyarakat tetap harus berkebun bukan skema perhutanan sosial, tanpa mengabaikan hak, tidak diskriminasi,” tambah Wendri. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk berani menindak pemilik lahan skala luas dan tidak hanya menyasar masyarakat kecil.

Lebih lanjut, Wendri membeberkan indikasi kerugian negara dan praktik tidak sehat di lapangan, termasuk laporan mengenai masyarakat yang mulai dibebankan biaya tertentu serta adanya pola “bagi-bagi uang” yang merusak proses negosiasi. Masyarakat berharap ada transparansi terkait bantuan hibah luar negeri untuk pemulihan TNTN agar benar-benar menyentuh perbaikan ekosistem dan kesejahteraan warga.

“Kami di sini ingin sekali ada regulasi pasti agar COC kedepan masyarakat dan pemerintah berjalan. Ketika ada tempat, masyarakat pasti menerima. Tapi ketidakpuasan itu timbul karena masalah pertama. Kedua pemilik lahan luas tidak dieksekusi. Jangan tebang pilih. Pukul semua,” pungkasnya dengan nada tegas.[]

Tags: lingkunganRelokasi TNTNtntn
Share4Tweet2Send
Follow Berita BertuahPos di Google News

Melba Ferry Fadly

Melba Ferry Fadly

Jurnalis di Bertuahpos.com

Berita Terkait

Hak Nelayan Tradisional dan Kewajiban Negara dalam Rembuk Agraria Pesisir
Lingkungan

Hak Nelayan Tradisional dan Kewajiban Negara dalam Rembuk Agraria Pesisir

...

Read moreDetails
Gajah Indikator Kesehatan Ekosistem, Apa Peran Gajah di Hutan?

Gajah Indikator Kesehatan Ekosistem, Apa Peran Gajah di Hutan?

Warga Dihimbau Tidak Terbangkan Drone Saat Heli Kopter Waterbombing Beroperasi

Karhutla 202 Ribu Hektare, Pakar Biologi Soroti Hilangnya Jaringan Ekologis

Nilai Ekonomi Seekor Gajah Tak Bisa Diukur dari Harga Gading

Nilai Ekonomi Seekor Gajah Tak Bisa Diukur dari Harga Gading

Geopix: Kasus Perburuan Gading Gajah Pelalawan Kejahatan Luar Biasa

Geopix: Kasus Perburuan Gading Gajah Pelalawan Kejahatan Luar Biasa

Koalisi Desak Hukuman Maksimal bagi 15 Terdakwa Kasus Gading Gajah

Koalisi Desak Hukuman Maksimal bagi 15 Terdakwa Kasus Gading Gajah

Next Post
Harga Buyback Emas Antam Anjlok Rp42.000

Harga Buyback Emas Antam Anjlok Rp42.000

Show Transparency Report
  • Profil
  • Redaksi
  • Suara Anda
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Pedoman Media Siber

© 2013-2025 BertuahPos.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum Kriminal
  • Lingkungan
  • Islampedia
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Teknologi

© 2013-2025 BertuahPos.com.