BERTUAHPOS — Aksi unjuk rasa ribuan warga Pelalawan yang menolak relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berlangsung hingga setengah hari. Ini adalah aksi kedua mereka dan masih mendatangkan massa dalam jumlah banyak.
Sejak tadi pagi, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan itu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, Senin, 21 Juli 2025.
Pemda membuka ruang untuk berdialog dengan 20 orang perwakilan massa. Pertemuan itu selesai sekitar pukul 11.20 WIB, dan mereka kembali berbaur dengan ribuan pendemo di depan kantor Gubernur Riau, Senin, 21 Juli 2025.
“Bapak ibu yang masih istirahat mohon segera bergabung dengan massa aksi.” Teriakan itu menggema di luar pagar. Sedikit demi sedikit, massa pun kembali berkumpul.
Dari arah dalam pagar, terlihat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Syahrial Abdi, Bupati Pelalawan M Zukri, Kapolsek Pelalawan dan beberapa perwakilan bergerak menemui massa, melewati pagar gerbang kantor Gubernur Riau. Seketika mereka tenggelam dalam kerumunan massa.
“Tolong naik ke mobil komando, Pak,” suara dari speaker itu kembali menggema. Mereka kemudian dibimbing untuk naik ke mobil komando. Di sini drama itu dimulai.
“Bapak, ibu, salam hormat dari Pak Gubernur,” kata Syahrial Abdi membuka suara.
“Saat ini Pak Gubernur sedang ikut kegiatan peresmian Koperasi Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Beliau menyampaikan terimakasih banyak kepada bapak, ibu semua.”
“Tadi kami sudah terima perwakilan dari massa aksi. Tujuannya agar semua harapan bapak dan ibu menjadi kebijakan. Kami pastikan itu semua sedang kami lakukan.”
Pernyataan itu direspon dengan suara riuh dari para demonstran. Mereka berteriak “Bohong…”
“Kami mencatat dengan baik apa yang menjadi keluhan. Kami membahasnya dengan cermat,” sambung Syahrial.
“Bohong…” teriak massa.
Saat itu, Syahrial menekankan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid ingin masyarakat kompak agar kasus ini tidak ditunggangi oleh oknum tertentu—yang tidak bertanggung jawab.
Sejak 27 Juli 2025, pemerintah memberi waktu sebulan untuk menyelesaikan relokasi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dihasilkan menentukan masa depan warga di kawasan TNTN ke depannya.
“Hanya saja sampai hari ini memang belum selesai. Kata kuncinya, semuanya telah diproses. Pemprov masih menunggu proses itu,” jelasnya.
“Bohong…” teriakan dari massa aksi kembali menggema.
Selanjutnya, giliran Bupati Pelalawan M Zukri. Setelah menerima mic, dia berucap dengan suara lantang, “Selamat siang. Horas…” teriknya membuka bicara.
Dalam kesempatan itu, Zukri mengklaim bahwa kehadirannya untuk mendampingi massa aksi dan ingin memastikan bahwa “semua berjalan dengan baik.”
“Bohong…” teriak massa serentak.
Sebagai kepala daerah, dia menyebut bahwa dirinya tidak akan membiarkan rakyatnya menderita.
“Bohong…” teriak massa.
“Kalau ada yang bilang bohong, itu haknya,” kata Zakri.
Dia melanjutkan, bahwa Pemda sudah memenuhi permintaan warga, terutama terkait hak-hak dasarnya, seperti memastikan pendidikan tetap berjalan, hingga hasil panen buah sawit tetap bisa dijual.
Kondisi ini lah yang sebelumnya sempat dikeluhkan warga di sekitar kawasan TNTN. Hanya saja, ada kendala terbesar yang dihadapi saat ini, yakni soal pendataan.
Zukri menyebut, pendataan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk mencarikan solusi. Namun, dia mengeluh karena masih ada warga yang enggan bahkan menolak untuk didata.
“Kalau tak ada data, saya tak tau bapak ibu ada punya KTP Pelalawan atau tidak. Semuanya kita data sekarang. Sampai saat ini masih banyak yang tak mau di data bahkan ada yang menolak,” ujarnya.
“Masa data, data lagi,” timpal seorang ibu yang ikut dalam aksi itu.
“Demo hari ini, saya sadar betul kebatinan kalian semua. Tanggal 22 Agustus kan?— yang menjadi tenggat waktu relokasi,” ujarnya.
“Makanya, solusinya apa, Pak,” celetuk massa yang lain.
“Kalau masih ada yang tidak paham, balik dari sini, perwakilannya saya tunggu di rumah dinas.”
Zukri memahami bahwa keinginan masyarakat di kawasan TNTN, bagaimana tanggal 22 Agustus mereka tidak direlokasi. Tapi salah seorang ibu nyeletuk. “Iya tanggal 22 tidak, tapi tanggal 23 nya kita digusur, gimana?”.
Sembari para pejabat itu berbicara di balik pengeras suara, Bertuahpos berbicara dengan salah seorang massa aksi. Sebut saja namanya Adi, usianya sekitar 30 tahunan. Dia menyebut, situasi di tempat tinggalnya saat ini, “sangat kacau.”
Dia mengaku sudah lima kali didata oleh pihak yang mengatasnamakan pemerintah. Kali ini, Pemda malah akan kembali melakukan pendataan. Sedangkan waktu terus berjalan. Tenggat menjelang relokasi semakin dekat.
“Ibu ku setiap malam berdoa karena takut. Bapak ku akhirnya jatuh sakit. Sawit kami yang baru buah pasir tidak bisa dipanen karena ada Tim Satgas di sana.”
Adi mengaku sudah bingung harus berbuat apa. Dia berharap besar bahwa solusi yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan dan membuat masyarakat semakin menderita.
Menurutnya, salah satu yang bikin resah warga, adanya oknum dari satgas PKH di lokasi yang dibekali senjata. “Kami minta jangan ada senjata di sana,” tuturnya.
Dia juga sudah tidak peduli soal isu bahwa aksi unjuk mereka ditunggangi. “Sudah 5 kali kami di data, tapi hasilnya nggak ada. Sekarang malah mau didata lagi. Yang kita butuh sekarang solusi dari pemerintah apa?” ujarnya.
Aksi demonstrasi itu bubar sekitar 12.20 WIB atau sekitar sejam setelah dialog perwakilan dari massa aksi dengan Pemda dilakukan. Ini seperti babak kedua dari rangkaian aksi demonstrasi setengah hari. Sebelum bubar, pernyataan sikap dibacakan;
- Menolak relokasi dan menegaskan tetap tinggal di lahan yang telah mereka huni selama bertahun-tahun;
- Meminta difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Presiden RI atau Komisi DPR RI terkait persoalan ini.
- Menuntut kepala daerah dan aparat penegak hukum berdiri di pihak rakyat dalam memperjuangkan nasib mereka;
- Mendesak Satgas PKH segera menarik diri dari wilayah permukiman warga; dan
- Menuntut jaminan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terkait hak hidup, akses pendidikan, ekonomi, dan masa depan anak-anak mereka.
Aksi ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya yang muncul setelah operasi penertiban besar-besaran dilakukan Satgas PKH sejak Juni 2025. Satgas mengklaim telah menguasai kembali 83 ribu hektare lahan TNTN, termasuk lebih dari 60 ribu hektare kebun sawit dan fasilitas umum yang sudah berdiri di atasnya.
Massa aksi pulang dengan rasa kecewa. Mereka menganggap Pemda tidak menepati janjinya. Sampai hari ini tidak ada kejelasan solusi dari pemerintah terkait status mereka di TNTN. Sekali lagi, mereka menganggap Pemda lamban dan berbohong atas janji yang telah diutarakan pada aksi demonstrasi sebelumnya.***
