BERTUAHPOS — Ruang Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis malam (25/9/2025), dipenuhi suasana berbeda. Deretan kursi terisi penuh, lampu ruang sidang menyala terang, dan ekspresi anggota dewan tampak serius. Malam itu menjadi puncak dari rangkaian pembahasan panjang: Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan Pertama Tahun 2025 dengan agenda pengesahan Perubahan APBD 2025.
Ketua DPRD H. Khalid Ali memimpin jalannya sidang, didampingi Wakil Ketua Ardiansyah dan Antoni Shidarta. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama jajaran OPD serta perwakilan instansi vertikal. Semua mata tertuju pada proses yang menentukan arah fiskal daerah jelang akhir tahun anggaran.
Ketegangan meningkat saat Juru Bicara Badan Anggaran DPRD, Idris, M.Si., membacakan laporan final hasil pembahasan. Laporannya merangkum proses panjang mulai dari penandatanganan MoU KUA-PPAS hingga penyusunan RAPBD Perubahan yang penuh dinamika.
Hingga tiba pada momen penting. Ketua DPRD Khalid Ali mengajukan pertanyaan tegas kepada seluruh anggota dewan:
“Apakah setuju Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini untuk ditandatangani?”
Ruangan hening sejenak. Tak lama kemudian, suara lantang “Setuju!” menggema dari seluruh penjuru ruang sidang. Aklamasi itu menjadi tanda bulatnya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Keputusan yang lahir malam itu bukan sekadar formalitas, tetapi simbol kepercayaan bersama dalam menahkodai pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam laporannya, Idris menekankan bahwa pembahasan RAPBD Perubahan 2025 berlangsung relatif singkat dan lancar. Menurutnya, capaian itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan berkat koordinasi dan kolaborasi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“RAPBD Perubahan 2025 ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang taat aturan, mampu memicu pertumbuhan ekonomi, dan menyelesaikan persoalan nyata masyarakat Meranti,” ujar Idris.
Ia menambahkan bahwa anggaran tahun ini harus lebih proporsional, akuntabel, berkeadilan, serta tepat sasaran agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Gambaran Fiskal: Pendapatan Turun, Belanja Naik
Daftar inventarisasi pembahasan akhirnya disepakati bersama. Dalam keputusan tersebut:
Pendapatan Daerah
- Total: Rp1.217.341.392.027
- PAD: Rp264.632.779.894
- Pendapatan Transfer: Rp952.708.612.178
Angka ini turun Rp181.601.903.217 dibanding APBD murni 2025 yang berjumlah Rp1.387.457.630.539.
Belanja Daerah
- Total: Rp1.227.014.876.181
- Belanja Operasi: Rp924.350.307.721
- Belanja Modal: Rp127.452.797.912
- Belanja Tidak Terduga: Rp10.519.394.688
- Belanja Transfer: Rp164.692.375.860
Kondisi ini menyebabkan defisit sebesar Rp9.673.484.108.
Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Pembiayaan: Rp9.673.848.108
Pembiayaan netto ini menutup defisit sehingga APBD Perubahan tetap seimbang.
Bagi sebagian masyarakat, angka-angka ini mungkin terlihat jauh, tetapi sejatinya setiap rupiah yang tertulis adalah implementasi langsung berupa perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, hingga penyaluran bantuan sosial.
Catatan dan Rekomendasi DPRD
Badan Anggaran DPRD memberikan sejumlah catatan strategis untuk pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD Perubahan lebih optimal.
1. Pendapatan
- Penyusunan asumsi pendapatan harus realistis dan berbasis potensi terukur.
- Pemerintah daerah diminta menggali sumber PAD baru karena ketergantungan pada dana transfer masih sangat tinggi.
2. Belanja
- Alokasi belanja harus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai regulasi.
- Porsi belanja modal dan belanja publik perlu diperbesar agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
- Pembiayaan Rp9,6 miliar diminta dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan potensi Silpa tahun sebelumnya.
3. Prioritas Pembangunan
- Infrastruktur dasar seperti jalan desa, jalan poros, dan pembangunan pulau-pulau terluar harus mendapat prioritas.
- Realisasi fisik dan keuangan perlu dipercepat mengingat sisa waktu tahun anggaran hanya tiga bulan.
4. Bantuan Sosial & Hibah
- Penyaluran bansos dan hibah harus sesuai regulasi.
- Pemerintah daerah diminta tetap memberikan dukungan anggaran untuk guru Kemenag dan program beasiswa.
5. Koordinasi Lintas Pemerintahan
- Pemda diminta memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperoleh dukungan anggaran tambahan.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kinerja legislatif dan eksekutif dalam merampungkan Ranperda Perubahan APBD 2025.
Menurutnya, Perubahan APBD ini merupakan wujud keterpaduan antara program nasional dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ranperda yang telah disetujui bersama ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi sebelum diundangkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Asmar.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama pembahasan terdapat perbedaan pendapat maupun kekurangan, dan menekankan bahwa perangkat daerah harus segera bergerak menindaklanjuti Perda yang telah disahkan.
“Program yang sudah tertuang dalam Perubahan APBD ini harus segera dilaksanakan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya. (ADV)
