BERTUAHPOS.COM – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, bersama tiga pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin 2 Desember 2024 malam.
“Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walikota Pekanbaru,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengonfirmasi peristiwa tersebut.
Menanggapi kabar ini, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, mengaku prihatin. Ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang tengah defisit, namun masih ada oknum yang memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi.
“Terlepas dari adanya OTT tadi malam, kita harus mengedepankan praduga tak bersalah. KPK baru memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menetapkan kasus ini lanjut atau tidak. Jika kasusnya berlanjut, tentu para pejabat yang terlibat akan menjadi tersangka,” kata Tekad saat diwawancarai, Selasa 3 Desember 2024.
Tekad meminta agar pemerintahan Kota Pekanbaru tetap berjalan normal meski pejabat utamanya terjerat kasus hukum. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai banyak kegiatan penting.
“Pemerintahan tidak boleh kosong. Jangan sampai masyarakat terkena dampak buruk. Masih ada asisten-asisten yang bisa menjalankan tugas,” tegasnya.
Ia juga berharap Pj Gubernur Riau segera mengambil langkah cepat, terutama jika KPK menetapkan Risnandar sebagai tersangka. “Kalau beliau dan Sekda menjadi tersangka, maka Pj Gubernur harus segera menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk Kota Pekanbaru,” tambah Tekad.
Tekad mengaku terkejut atas kabar ini, mengingat Risnandar selama ini dikenal memiliki komitmen tinggi untuk membersihkan jajaran Pemko Pekanbaru dari praktik korupsi.
“Beberapa kali kami berkomunikasi dengan Pj, dia selalu menunjukkan komitmen untuk pembersihan di jajaran Pemko Pekanbaru. Saya pribadi sangat terkejut. Tapi, di sisi lain, saya apresiasi langkah KPK untuk menjaga integritas pemerintahan,” ungkapnya.
Tekad menegaskan, jika kasus ini terbukti, pihaknya akan memperkuat fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. “Kita harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan para pejabat ini. Pengawasan harus diperkuat agar kasus serupa tidak terjadi lagi,” tutupnya.
