BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam politik praktis sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Banyak yang tahu, tapi didiamkan saja. Dan ini sebuah keniscayaan. Namun langkah Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap empat dari lima pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Riau, yang terindikasi dalam politik paktis sebuah langkah kemajuan terhadap merespon opini publik.Â
Begitulah gambaran analisis pengamat Pemerintah dan Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) Jupendri MIKom. Kepada bertuahpos.com, Senin (9/10/2017), dia menjabarkan pandangannya soal itu.Â
Pemanggilan lima OPD oleh Bawaslu Riau di samping tugas juga merespon opini publik tentang adanya indikasi oknum ASN terlibat politik praktis, penyelenggara Pemilu hendaknya tetap memberikan imbauan sejak dini kepada ASN, agar mereka tidak lupa.Â
“Meskipun hal ini sudah menjadi keniscayaan sekarang bagi ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Kepada ASN, berikanlah contoh yang baik kepada publik bahwa ASN itu patuh dengan aturan, termasuk larangan berpolitik praktis,” katanya.Â
Dia menjelaskan, bahwa suatu loyalitas kepada atasan akan dibuktikan dengan berkinerja baik. Bukan melakukan tindakan ‘curang’ seperti berpolitik praktis. Kemampuan ASN menunjukkan netralitas pada Pilkada berarti telah menyumbang terselenggaranya Pilkada yang demokratis dan turut menginginkan hasil Pilkada yang berkualitas .Â
Baca:Â Lima OPD Diperiksa Bawaslu, Sekdaprov Riau: Apa Urgensinnya Mereka Diundang
Demikian pula sebaliknya, jangan membuat publik akan menilai kelayakan jabatan struktural ASN disebabkan loyalitas dengan cara ketidaknetralan itu. Tapi buatlah publik menganggap jabatan struktural ASN, karena kompetensi dan kinerja yang baik.
Menurut Jupen, jangan sempat pula publik mempertanyakan kembali hasil assesment jabatan ASN yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, kejadian itu hendaknya menjadi kejadian terakhir, agar pelaksanaan Pilgubri berjalan dengan baik. (bpc3)
