BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu (LAM) Pekanbaru akan pelajari soal tuntutan pencabutan gelar Datuk Bandar Setia Amanah yang kini melekat pada Walikota Pekanbaru Firdaus. Tuntutan itu sebelumnya telah disuarakan oleh GMP2R (Gerakan Mahasiswa & Pemuda Peduli Riau) melalui aksi unjuk rasa, awal pekan lalu di depan Balai Adat Melayu.
Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Kota Pekanbaru, Datuk Said Usman Abdullah, berjanji akan mempelajari tuntutan itu. “Yang dipermasalahkan mahasiswa hingga sampai menuntut gelar adat orang nomor satu di Pekanbaru tersebut untuk dicabut. Tentu akan kita pelajari dahulu sejauh mana secara adat hingga gelar adat harus sampai dicabut,” jelas katanya, Sabtu, 28 September 2019.
Secara adat, tegas Datuk Said Usman Abdullah, suatu gelar diberikan dan dicabut melalui proses. Untuk itulah terangnya, menindaklanjuti desakan tersebut LAM Pekanbaru akan melakukan langkah-langkah seperti duduk bersama dahulu dengan pihak-pihak terkait hingga tokoh-tokoh adat.
“Seperti apa dan sedalam apa secara adat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Walikota Firdaus tersebut hingga harus dicabut gelar adatnya. Ini yang akan kita pelajari dahulu,” tegasnya.
Di dalam aksi yang dilakukan kemarin, selain melalui orasi, secara resmi GMP2R juga mendesak LAM Pekanbaru untuk mencabut gelar adat sang walikota melalui selembar surat resmi. Seperti yang tertulis dalam surat tersebut ada dua hal yang membuat Firdaus tak layak lagi menyandang status adat itu.
Pada poin pertama, dari berbagai data yang dimilikinya GMP2R telah menduga bahwa Walikota Firdaus dengan jabatannya telah memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri serta keluarganya. Kemudian yang kedua, sebagai pemimpin Walikota Firdaus tega pergi ke Kanada disaat masyarakat Pekanbaru diserang kabut asap.
“Mengenai tindakan Walikota yang pergi ke luar negeri di saat warganya sedang berjibaku melawan bencana asap, LAM Pekanbaru sendiri sangat kecewa. Kita bahkan sangat mengecam karena di dalam norma adat kita Melayu, sangat pantang seorang pemimpin meninggalkan rakyatnya disaat masyarakat justru memang sangat membutuhkannya,” kata Datuk Said Usman Abdullah pula.
Mengenai dugaan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi, jelas Datuk Said Usman Abdullah, tentu bukan domain LAM Pekanbaru yang menjustifikasinya. Walau dalam norma adat, papar Datuk Said Usman Abdullah, hal itu jelas melanggar tapi ada pihak hukum yang berhak menjustifikasi.
“Intinya menghadapi desakan ini tentu kita akan pelajari sebaik-baiknya persoalan yang dihadapi. Dengan berbagai pihak kita akan duduk, tokoh adat, pemuka masyarakat, pihak pemko sendiri hingga legislatif dan juga pihak hukum. Jika memang terbukti kuat secara norma adat melanggar, tentu kita tak akan segan melakukan desakan tersebut yakni mencabut gelar adat itu,” tegas Datuk Said Usman Abdullah.
Sebagai informasi, sebelum ke LAM Pekanbaru rombongan GMP2R memulai aksi unjukrasanya dengan mendatangi langsung kediaman dinas Walikota Pekanbaru sekitar pukul 2 siang. Disana GMP2R melakukan orasinya mendesak pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru, Firdaus, atas dugaan yang mereka ungkapkan.
Setelah itu, GMP2R, long march ke Reskrimsus Polda Riau, untuk mendesak agar Reskrimsus Polda Riau segera mengusut segala dugaan proyek yang ada di Kota Pekanbaru yang disinyalir telah memperkaya diri pribadi Walikota Pekanbaru Firdaus serta kroni keluarganya.
Salah satu yang disorot GMP2R pada dugaan memperkaya diri sendiri ini adalah kasus ganti rugi lahan perkantoran Pemko Pekanbaru yang nilainya sangat fantastis, yakni mencapai Rp800 miliar. Dalam kegiatan tersebut, GMP2R sampai membawa spanduk yang mencetak foto Walikota Firdaus tengah bermesraan dengan istri mudanya.
Menurut GMP2R dalam orasinya, salah satu penyebab maraknya terjadi korupsi oleh Walikota Firdaus adalah tuntutan hidup yang besar dari istri mudanya itu.(bpc3)
