BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Keputusan MA soal penghapusan biaya pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), sehingga menjadi lebih murah merupakan suatu langkah positif bagi masyarakat. Sebab ada banyak warga di Tanah Air merasa terkadang bebannya. Hal demikian juga akan dirasakan oleh masyarakat Riau.
“Ini lah bukti kalau setiap kebijakan pemerintah itu harus mendapat respon balik dari publik. Ini buktinya,” ujarnya Ekonom Riau Ermansyah, SE. MM kepada bertuahpos.com, Jumat 16 Maret 2018 di Pekanbaru.
Dosen ekonomi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau itu menjelaskan, pemerintah boleh berfikir bagaimana mengupayakan pendapatan sebesar-besarnya untuk menunjang keuangan negara, namun bukan berarti semua itu harus dibebankan kepada masyarakat.
Dia mengatakan, Soal beban biaya STNK yang besar juga sempat dikeluhkan masyarakat, karena dinilai sangat membebani. Selain masalah STNK masih banyak tanggungan publik lainnya yang dibebankan ke masyarakat.
Ihwal meringankan beban biaya STNK seperti keputusan Mahkamah Agung (MA), dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian negara ini misalnya. Keputusan ini hadir, kata dia lantaran hasil perjuangan yang dilakukan oleh salah satu warga. “Kalau publik tidak merespon, aturan itu jalan,” sambungnya.
Memang selain STNK masih ada 4 komponen lain yang dibebankan ke masyarakat. Ermansyah melihat saat pemerintah membuat peraturan cenderung membeni masyarakat. Oleh sebab itu setiap regulasi harus cepat mendapatkan respon dari masyarakat.
Baca:Â Penghapusan Biaya Pengesahan STNK, Ditlantas Polda: di Riau Sudah Berjalan
“Kalau ada riak-riak heboh barulah sibuk ditinjau ulang. Kalau tidak jangan harap, apapun itu pasti jalan. Mana peduli apakah aturan seperti itu memihak masyarakat atau tidak,” sambungnya.
Untuk di Riau sendiri misalnya, menurut dia, masyarakat di Riau terkesan pasrah. Contoh sederhana soal pertalite, masyarakat secara hukum belum ada yang melakukan perlawanan. Sebaiknya pola seperti ini juga perlu menjadi fokus perhatian pemerintah.
Soal biaya STNK, dia melihat dari sisi ekonomi, maka masyarakat akan sedikit merasa dikurangi bebannya. Sementara jika dilihat dari sisi PAD tidak akan berpengaruh sebab ini masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak. (bpc3)
