Pemerintah Diminta Fokus Tangani Corona dan Hentikan Sementara Soal Ibu Kota Baru

Sabtu, 28 Maret 2020 17:30
Pemerintah Diminta Fokus Tangani Corona dan Hentikan Sementara Soal Ibu Kota Baru

BERTUAHPOS.COM – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah fokus menghadapi viruc corona. Bahkan mengesampingkan pembangunan ibu kita baru untuk masalah nasional ini.

“Stop dulu pembangunan infrastruktur pada 2020 ini. Bahkan wacana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pun layak distop dulu, dan dananya bisa digunakan untuk pengendalian Covid-19,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Sabtu, 28 Maret 2020.

Advertisement

Menurut dia, jika pemerintah kesulitan dana untuk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur IKN.

Tulus menawarkan solusi ampuh seperti yang dilakukan China, yakni lockdown nasional. Menurut dia, karantina wilayah (lockdown) memang pilihan sulit dan bahkan pahit.

Baca: Hidayat Nur Wahid: Guru Swasta, Ngaji, dan Honorer Lebih Layak Dapat Bantuan

“Tetapi jika tak dilakukan lockdown, dampak ekonominya pun akan lebih pahit. Jika pemerintah kesulitan dana untuk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur,” kata Tulus.

Pemerintah harus pandai mengotak-atik anggaran. Sebab jika karantina wilayah dilakukan, negara harus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan, dengan memberikan kompensasi baik secara langsung seperti subsidi (jaring pengaman sosial), dan atau menurunkan atau menghapuskan beberapa tarif pelayanan publik, seperti listrik, PDAM, dll. Juga cicilan pada perbankan/lembaga keuangan, pun perlu ditangguhkan.

“Masyarakat perlu kebijakan yang tegas dari pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Harus diingat, sudah dua mingguan masyarakat ter- “lockdown”, tidak bisa bekerja, dan akibatnya income nihil,” ujar Tulus.

Di sisi lain, dia menganggap karantina wilayah memang bukan instrumen tunggal untuk menghentikan persebaran wabah Covid-19. Masih diperlukan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat.

“Untuk mendorong kepatuhan ini, maka perlu upaya tegas dari aparat penegak hukum (APH). Guna mengefektifkan kebijakan ini, selain mengefektifkan APH, tak kalah pentingnya adalah melibatkan kalangan masyarakat sipil baik ormas keagamaan, LSM, tokoh masyarakat, bahkan tokoh generasi milenial,” kata Tulus.

(bpc3)