BERTUAHPOS.COM — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81% pada triwulan I-2026, didorong percepatan realisasi belanja negara sejak awal tahun serta berbagai stimulus fiskal yang dirancang untuk menopang daya beli masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ini jauh melampaui tren awal tahun pada periode-periode sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa, 26 Mei 2026, dalam acara The Forum di Hotel Mulia, Jakarta. “Realisasi belanja anggaran pemerintah di era Presiden Prabowo ini mendorong stimulus pemerintah sehingga di triwulan I-2026 pengeluaran pemerintahnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya,” ujarnya.
Amalia menjelaskan bahwa pertumbuhan tinggi ini tidak lepas dari efek basis rendah atau low base effect. Pada triwulan I-2025, konsumsi pemerintah justru tercatat terkontraksi 1,22%, sehingga lonjakan pada periode yang sama tahun ini terlihat jauh lebih besar secara perbandingan.
Pola belanja pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya cenderung lambat di awal tahun dan baru terserap besar menjelang akhir tahun anggaran. Namun pada triwulan I-2026, pemerintah mulai mengubah pola tersebut dengan mempercepat realisasi anggaran, termasuk melalui kebijakan stimulus ekonomi menjelang Idulfitri.
Amalia menyebut dua stimulus utama yang mendorong daya beli masyarakat pada triwulan pertama tahun ini. Pertama, insentif untuk mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, stimulus fiskal melalui percepatan realisasi anggaran guna menciptakan efek pengganda atau multiplier effect terhadap perekonomian lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Secara nominal, realisasi belanja pemerintah sepanjang triwulan I-2026 mencapai Rp815 triliun, tumbuh 31,4% secara tahunan. Pertumbuhan ini juga ditopang peningkatan belanja pegawai seiring pembayaran gaji ke-14 atau tunjangan hari raya, pengangkatan aparatur sipil negara baru, serta kenaikan belanja barang dan jasa.
“Kami lihat ada realisasi belanja barang dan jasa yang lebih cepat. Dalam konsumsi pemerintah ini, ini adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa,” tutur Amalia.
Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp610,3 triliun atau 19,4% dari pagu APBN, tumbuh 47,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun atau 29,5% dari pagu APBN, meski angka tersebut mengalami kontraksi 1,1% secara tahunan.
Realisasi belanja barang hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp111,1 triliun, melonjak 114,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini terutama ditopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan alokasi mencapai Rp54,4 triliun.
Sisa anggaran digunakan untuk sejumlah program strategis lainnya, antara lain penyaluran dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp4,8 triliun, insentif biodiesel Rp4,2 triliun, pelayanan kesehatan unit pelayanan teknis Rp2 triliun, serta stabilisasi pangan Rp900 miliar. Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah juga mengalokasikan Rp911,16 miliar khusus untuk diskon tarif transportasi guna mendorong mobilitas masyarakat.
Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan bagi sekitar 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan estimasi anggaran mencapai Rp11,92 triliun. BPS menilai berbagai stimulus tersebut terbukti berhasil menopang daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, sekaligus mendorong peningkatan mobilitas yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
