BERTUAHPOS – Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan strategi yang bisa ditempuh pemerintah, jika ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
IMF menyebut, kuncinya ada pada investasi publik yang harus naik, tapi penerimaan pajak juga harus ikut digenjot agar defisit tetap terkendali.
Dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF memperkirakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% per tahun selama dua dekade ke depan untuk bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Peningkatan investasi publik menjadi pilar utama untuk mencapai target tersebut. Belanja infrastruktur dan proyek publik dinilai mampu mendorong produktivitas, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Namun, ekspansi belanja modal tidak boleh dilakukan sembarangan. IMF mengingatkan, tambahan investasi harus dibarengi dengan mobilisasi penerimaan negara agar defisit APBN tidak menembus batas 3% terhadap PDB.
“Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia,” tulis tim peneliti IMF dalam laporan tersebut.
Dalam simulasi makroekonominya, IMF memproyeksikan berbagai langkah optimalisasi penerimaan domestik bisa menambah pendapatan negara sekitar 0,3 poin persentase dari PDB secara bertahap.
Salah satu opsi yang diilustrasikan IMF adalah peningkatan pajak penghasilan karyawan atau labor income tax. Instrumen ini dinilai bisa mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit.
Meski begitu, IMF tidak menyarankan kenaikan pajak dilakukan sejak awal. Lembaga yang bermarkas di Washington D.C. itu mengusulkan agar lonjakan awal investasi publik dibiayai lebih dulu melalui defisit anggaran.
Ketika investasi mulai mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis meningkat, barulah pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap. Strategi ini dinilai penting agar beban pajak tidak menghambat pertumbuhan yang baru mulai menguat.
Dengan kombinasi tersebut, IMF memperkirakan defisit fiskal tetap bisa dijaga di bawah 3% dari PDB. Sebagai perbandingan, realisasi defisit APBN 2024 tercatat di level 2,3% terhadap PDB.
IMF juga menekankan pentingnya reformasi struktural. Pemerintah perlu memperkuat manajemen investasi publik, memperketat seleksi proyek, serta memastikan pengawasan berjalan efektif untuk meminimalkan risiko dan kebocoran anggaran.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan peningkatan peran sektor swasta juga bisa menjadi kunci menekan defisit dan rasio utang pemerintah. Ia mengakui ada kekhawatiran defisit bisa melewati batas 3%, tetapi optimistis hal itu bisa dihindari.
Purbaya mencontohkan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika ekonomi mampu tumbuh di kisaran 6% sementara rasio utang terhadap PDB justru turun hingga sekitar 23%.
Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Menurut Purbaya, jika PDB tumbuh lebih cepat, maka rasio utang otomatis mengecil karena pembaginya membesar. Pertumbuhan ekonomi juga akan mendongkrak penerimaan pajak.
Ia menambahkan, ekonomi yang digerakkan sektor swasta cenderung menghasilkan tax ratio lebih tinggi. Pemerintah pun melakukan pembenahan internal di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai untuk mengoptimalkan penerimaan. Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang menembus 5,39%, Purbaya yakin arah kebijakan fiskal saat ini sudah berada di jalur yang tepat.***
