BERTUAHPOS.COM — Plt Gubernur Riau SF Hariyanto membantah kabar yang menyebutkan, bahwa Pemprov Riau telah menerima pencairan dana dari United Nations Development Programme (UNDP).
Dana itu dikabarkan cair per tanggal 15 Mei 2026 sebanyak USD3.764.257 atau sekitar Rp66,2 miliar (berdasarkan kurs sekarang), sebagai pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau).
“Sepeserpun, Pemprov Riau tidak ada menerima dana itu. Saya tegaskan itu informmasi hoaks yang menyesatkan,” katanya kepada saat ditemui di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Rabu, 20 April 2026.
SF Hariyanto langsung mengkonfirmasi ke beberapa dinas dan instansi terkait untuk memastikan kabar itu. Namun semua menyatakan tidak ada dana apapun yang masuk, apalagi berkaitan dengan program CARE for Green Riau).
“Kami saja bingung dapat informasi itu. Saya tanya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau tidak tau, saya tanya Kepala BPKAD juga tidak tau. Berita-berita yang menyebutkan Pemprov Riau terima bantuan Rp66,2 miliar itu tidak ada sama sekali. Jadi biar clear dan clean semua,” tegas Plt Gubri.
Pemprov Riau melalui Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau Purnama Irawansyah juga sudah berkomunikasi langsung dengan pihak UNDP, UNEP dan FAO terkait informasi dana Rp66,2 miliar yang beredar. “Mereka saja tidak tau angkanya berapa, termasuk sumber informasinya dari mana,” ujar Purnama
Dia menambahkan, sejak UNEP berada di Indonesia tahun 2013, tidak pernah ada pemberian bantuan berupa dana ke pemerintah daerah. Adapun bentuk bantuan yang diberikan selama ini hanya bersifat pendampingan teknis.
“Jadi ada dua hal saja yang dibantu, yakni technical assistant (Asisten Teknis) dan capacity building (pembangunan kapasitas). Seperti membantu pegawai DLHK bagaimana cara membaca peta, dan sebagainya,” tambah Purnama.
“Tadi pagi juga saya baru bertemu dengan pihak UNDP, mereka juga kaget mendengar informasi itu. Mereka menegaskan tidak pernah menyalurkan bantuan uang ke pemerintah daerah.”
Plt Kepala DLHK Provinsi Riau M Job Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mempersiapkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan CARE for Green Riau, sebagaimana telah di tetapkan olehi United Nations Development Programme (UNDP). “Itu pun kita dibantu UN-REDD Programe, UNEP dan FAO,” ujar Job.
“Jadi kami juga tidak tau dari mana uang Rp66 miliar yang disebutkan. Itu uang apa dan informasinya dapat dari mana. Kalau pun muncul angka Rp66 miliar itu, ya mereka lah tahu. Sebab sekarang saja, kita masih dalam tahap persiapan, bagaimana mungkin dananya cair tapi persiapannya belum,” tambah Job.
