BERTUAHPOS.COM — Krisis ekologis yang kian nyata menuntut perubahan fundamental dalam perumusan kebijakan pembangunan Indonesia. Sains, politik, dan etika harus diintegrasikan untuk mencegah bencana lingkungan yang lebih besar.
Demikian benang merah Diskusi Meja Bundar Para Pakar yang digelar Universitas Paramadina bersama Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada belum lama ini.
Forum ini mempertemukan ilmuwan, pembuat kebijakan, dan aktivis lingkungan untuk mencari jalan keluar dari ancaman ekologis yang semakin kompleks.
“Forum ini menjadi ruang untuk mempertemukan sains, politik, etika, dan tata kelola dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Prof. Dr. Iin Mayasari, Wakil Rektor Universitas Paramadina.
Ketua AIPI, Prof. Daniel Murdiyarso, membuka diskusi dengan menegaskan bahwa bumi telah memasuki era Anthropocene. Peningkatan suhu global sebesar 1,6 derajat Celcius di atas kondisi pra-industri adalah bukti bahwa perubahan iklim bukan lagi prediksi, melainkan kenyataan.
Dia menekankan bahwa besarnya kerusakan lingkungan membutuhkan tata kelola yang sama besarnya. Persoalannya bukan lagi apakah perubahan iklim itu nyata, tetapi apakah sains, etika, dan politik mampu dipertemukan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Sains mampu menjelaskan dan memprediksi, tetapi ia tidak memiliki value judgement. Di situlah etika memberikan arah, sedangkan kebijakan menjadi jembatan yang menerjemahkan keduanya menjadi tindakan nyata,” tegas Fadjar Ibnu Thufail, Ketua Badan Riset dan Kewilayahan BRIN.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Laode M. Syarif, menyoroti akar persoalan tata kelola sumber daya alam yang masih terbelenggu warisan kolonial. Konflik agraria dan ketidakjelasan zonasi kawasan lindung terus memicu kerusakan lingkungan berulang.
“Selama kita belum menyelesaikan persoalan konflik agraria dan belum menetapkan secara tegas kawasan yang boleh dieksploitasi, persoalan lingkungan akan terus berulang,” ujar Laode.
Climate and Energy Campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyatakan sains telah berulang kali memberi peringatan sebelum bencana terjadi. Namun, bukti ilmiah itu tidak kunjung diterjemahkan menjadi kebijakan.
Regulasi di Indonesia dinilai masih lebih berpihak pada eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, krisis ekologis terus memburuk tanpa intervensi kebijakan yang memadai.
Managing Director PPPI, Muhamad Rosyid Jazuli, mengkritisi narasi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ketergantungan pada sektor ekstraktif justru melahirkan kutukan sumber daya (resource curse) berupa ketimpangan dan kerusakan lingkungan.
“Negara yang maju bukan karena tambangnya, tetapi karena kelembagaannya,” ujarnya.
Wardah Alkatiri, peneliti ekologi manusia dari Universitas Nahdlatul Ulama, mengajak peserta melihat krisis lingkungan sebagai persoalan kolonialisme pengetahuan. Ia memperkenalkan pendekatan Doughnut Framework yang menunjukkan banyak negara berkembang justru mengalami eksploitasi berlebihan.
Editor Senior Ekuatorial.com, Joni Aswira Putra, menyoroti pemberitaan media yang masih berorientasi pada peristiwa bencana. Media idealnya menjadi bagian dari infrastruktur mitigasi, bukan sekadar peliput pascabencana.
Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, membeberkan biaya ekonomi kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar ketimbang keuntungan jangka pendek eksploitasi. Daerah pertambangan justru menanggung beban kemiskinan, biaya kesehatan, dan kerentanan bencana yang terus meningkat.
Prof. M. Amin Abdullah dari Komisi Kebudayaan AIPI mengingatkan kekuatan gagasan dalam membentuk kesadaran publik. “Forum ini menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus berpijak pada integrasi sains, etika, dan politik agar keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
