BERTUAHPOS — Gubernur Riau, Abdul Wahid, dinilai gagal dalam upaya mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2025.
Kegagalan itu dapat dilihat dari beberapa indikator penting, kata Direktur Eksekutif WALHI Riau, Boy Jerry Even Sembiring.
Namun, Abdul Wahid mengklaim bahwa Karhutla Riau saat ini telah berhasil dikendalikan berkat kerja keras lintas sektoral yang konsisten bekerja di lapangan.
Apa Indikator Kegagalan Menurut WALHI Riau?
WALHI Riau mencatat kegagalan ini dapat dilihat dari naiknya status siaga menjadi tanggap darurat Karhutla di tahun 2025.
“Tahun lalu (2024) Riau hanya berada pada level siaga darurat, sedangkan tahun ini status tersebut naik menjadi tanggap darurat karhutla,” kata Boy lewat keterangan tertulis yang diterima Bertuahpos, Sabtu, 26 Juli 2025.
Indikasi kegagalan Gubernur Abdul Wahid dalam upaya pencegahan Karhutla juga dapat dilihat dari instrumen kebijakan.
Selain kebijakan pusat, Riau sendiri memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
“Kebijakan tersebut mengatur bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Pemda guna mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun, itu tidak diimplementasikan secara serius oleh Gubernur baru dalam menekan laju Karhutla di Riau,” ujar Boy.
Titik Api di Area Korporasi
WALHI dalam catatannya juga melihat kinerja buruk Pemprov Riau maupun Pemda dari sisi pengawasan terhadap perizinan korporasi. Buktinya sejumlah titik api justru muncul dalam areal kerja korporasi.
Dengan demikian, Pemda dianggap telah abai menjalankan tugasnya di bidang pengawasan serta komitmen perusahaan menjaga areal kerjanya.
Karhutla Riau 2025 turut menjadi bukti bahwa alih fungsi lahan secara masif menyebabkan degradasi hutan dan lahan sehingga memicu kebakaran di areal kerja perusahaan dan sekitarnya.
Penegakan Hukum Hanya Menyasar Pelaku Individu
Selain itu, Kapolda Riau harus membuktikan komitmennya menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Menurut Boy, pemerintah dapat mencabut izin korporasi yang terbukti gagal menjaga areal kerjanya dari ancaman karhutla.
Bahkan Pemerintah dapat menggunakan instrumen pidana dalam upaya penegakan hukum guna menuntut keseriusan korporasi dalam menjaga seluruh areal kerjanya.
“Kami juga mengingatkan Kapolda Riau tidak hanya menyasar pelaku individu dalam upaya penegakan hukum, tapi juga perusahaan sebagai pemegang izin. Terlebih perusahaan yang berulang kali terbakar, harus ditindak tegas,” ucapnya.
Karhutla Riau Mengancam Kesehatan Publik
Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengatakan Karhutla yang terjadi akhir-akhir ini mengakibatkan menurunnya kualitas udara di Riau.
Berdasarkan data IQAir kualitas udara di Siak, Kampar, dan Dumai berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Lebih parahnya di Rokan Hilir kualitas udara sudah memasuki kategori tidak sehat dalam 3 hari terakhir. Bahkan pada tanggal 21 Juli 2025 kualitas udara di Rokan Hilir berada pada kategori sangat tidak sehat.
Untuk itu, Pemerintah wajib melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan dan menindak tegas pelaku Karhutla serta mengevaluasi perizinan korporasi tidak menjalankan kewajibannya sehingga memberikan dampak buruk atas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Riau,” ujar Jasmi
Dia menambahkan, menurunnya kualitas udara akibat karhutla, khususnya di Kota Pekanbaru diperparah dengan polusi Fly Ash and Bottom Ash (Faba) terutama yang berasal dari pembakaran batubara PLTU Tenayan Raya serta tidak berfungsinya dua dari alat ukur kualitas udara atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Selain itu, dampak Karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat Riau ataupun Indonesia saja tapi juga masyarakat Internasional. Kualitas udara akibat karhutla di Riau juga mengancam kehidupan masyarakat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura bahkan Thailand.
Hal ini dikuatkan oleh satelit BMKG pada tanggal 19 Juli 2025 yang menunjukkan asap karhutla Riau bergerak ke arah timur laut memasuki ke Teluk Kemang, Malaysia.
Walau sebentar, asap dari Karhutla Riau, memang menjadi sorotan internasional. Malaysia dan Singapura sempat mengirimkan protes melalui pesan diplomatik terkait kabut asap yang memasuki wilayah mereka, kata Menkopolkam, Budi Gunawan.
“Secara tidak langsung negara tetangga mengingatkan Indonesia atas ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang disepakati pada 10 Juni 2002. Perjanjian tersebut mewajibkan Indonesia mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas akibat karhutla,” kata Jasmi.
Sebaran Karhutla di Indonesia
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), hingga Juni 2025 karhutla telah terjadi di 27 provinsi di Indonesia dengan total 8.594,49 ha.
Hal ini diperkuat dengan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah terjadi 120 peristiwa karhutla di Indonesia.
WALHI Riau menilai bahwa kondisi ini bertentangan dengan instruksi Prabowo — seperti yang disampaikan Menko Polkam, Budi Gunawan — saat apel kesiapsiagaan Karhutla 2025 di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, 29 April 2025.
Menko Polkam menyampaikan bahwa Prabowo memerintahkan untuk menjaga tren positif Karhutla dengan melakukan pencegahan dini.
Kemudian Pemerintah juga telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025 lalu yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), TNI, Polri, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Pembentukan Desk Karhutla diharapkan sebagai modal Indonesia dalam menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Namun faktanya, karhutla terjadi hampir di seluruh Indonesia. Lebih parahnya karhutla terjadi di 6 dari 7 provinsi prioritas Desk Karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di Riau, titik api tersebar di 9 dari 12 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis WALHI Riau — melalui satelit Aqua dan Terra dengan confidence level di atas 70% — menunjukkan sepanjang periode 1 Mei hingga 24 Juli 2025, terdapat 310 titik panas yang tersebar di 9 kabupaten/kota Provinsi Riau. Rokan Hulu dan Rokan Hilir menempati urutan teratas.
Apa Kata Pemprov Riau?
Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya saat ini sudah berhasil dikendalikan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Sabtu, 26 Juli 2025.
Dia menyebut jumlah titik api mengalami penurunan drastis dalam beberapa hari terakhir. “Titik api semakin turun dan Karhutla berangsur padam,” ujar Wahid. Pernyataan ini sekaligus membantu berbagai tanggapan miring terhadap Pemda dalam upaya penanganan Karhutla tahun ini.
Data dari Satgas Karhutla Riau mencatat jumlah hotspot menyusut menjadi 56 titik dari sebelumnya 586 titik. Wahid menegaskan penurunan ini merupakan hasil kerja keras lintas sektor yang dilakukan secara konsisten di lapangan.
Wahid mengklaim bahwa penanganan Karhutla semakin digencarkan dalam dua pekan terakhir, menyusul lonjakan titik api yang sempat mengkhawatirkan. Pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait turut turun tangan membantu pengendalian.
Menurutnya, strategi teknis di lapangan melibatkan kombinasi pemadaman darat dan udara, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) yang berhasil menghasilkan hujan buatan. “Seluruh kekuatan sudah dikerahkan sejak pekan lalu. Mitigasi pun dilakukan secara intensif,” katanya.
Hingga 25 Juli 2025, luas lahan terbakar tercatat mencapai 1.156,17 hektare. Untuk mendukung OMC, sebanyak 21 ton garam telah disebar di udara, sementara 3,9 juta liter air disemprotkan melalui helikopter water bombing.
Patroli udara menunjukkan bahwa sebagian besar titik api di wilayah rawan seperti Rokan Hulu dan Rokan Hilir sudah padam. Meski demikian, upaya pendinginan terus dilakukan guna mencegah bara api kembali menyala.
Wahid mengingatkan seluruh pihak agar tetap waspada dan terus memantau situasi di lapangan hingga musim kemarau berakhir.***
