BERTUAHPOS.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menetapkan 10 provinsi sebagai daerah prioritas dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), per semester I tahun 2026 dengan total luas kebakaran mencapai puluhan ribu hektare. Mayoritas titik api terjadi di lahan non-kawasan hutan yang tersebar dari Kalimantan hingga Papua, termasuk di Provinsi Riau.
Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, data luasan terdampak yang menunjukkan dominasi kebakaran terjadi di area non-hutan di seluruh provinsi prioritas.
“Kebakaran di lahan non-kawasan hutan mendominasi data prioritas nasional ini. Kami perlu strategi pencegahan yang lebih agresif di area tersebut,” ujar Suharyanto di Pekanbaru, 10 Agustus 2026.
Kalimantan Barat menempati posisi pertama dengan luas Karhutla mencapai 28.680 hektare, yang mana 28.031 di antaranya adalah area non-hutan. Riau menyusul di posisi kedua dengan 15.477 hektare, 14.377 di non-hutan.
Nusa Tenggara Timur berada di posisi ketiga dengan 10.538 hektare terdampak, 10.501 di non-hutan. Maluku mencatat 7.091 hektare, 7.070 di antaranya di non-hutan.
“Di Riau, karhutla seluas 15.477 hektare dengan 14.377 hektare berada di non-hutan. Kita harus waspada karena lahan gambut di Riau sangat rentan,” ujar Suharyanto.
Sementara Papua Selatan mencatat 6.281 hektare, Nusa Tenggara Barat 5.759 hektare, dan Kepulauan Riau 5.709 hektare. Ketiganya juga didominasi kebakaran di lahan non-kawasan hutan.
“Data ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia di lahan non-hutan menjadi pemicu utama karhutla. Kami perlu meningkatkan patroli dan penegakan hukum,” katanya.
Lalu, Lampung mencatat 3.489 hektare dengan 3.469 di non-hutan. Aceh menyusul dengan 3.099 hektare, 2.590 di antaranya di non-hutan.
Kalimantan Tengah melengkapi daftar dengan 3.069 hektare, 2.922 di non-hutan. Seluruh data ini berdasarkan pantauan periode Januari hingga Juni 2026.
BNPB menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla di 10 provinsi prioritas. Pencegahan melalui patroli dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama.
“Kami berharap seluruh provinsi prioritas dapat meningkatkan kesiapsiagaan. Semua pihak harus bersinergi mencegah bencana asap lintas batas,” ujar Suharyanto.
