INDONESIA kembali harus menelan pil pahit atas kenyataan soal kondisi hutannya. Deforestasi masih menjadi masalah utamanya. Data Global Forest Watch mencatat, sepanjang 2002 hingga 2024 Indonesia kehilangan 11 juta hektare hutan primer basah.
Angka ini menyumbang 34% dari total kehilangan tutupan pohon nasional dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, luas hutan primer basah Indonesia menyusut 11% dalam dua dekade terakhir.
Jika ditarik lebih luas, dari 2001 hingga 2024, sebanyak 76% kehilangan tutupan pohon terjadi di wilayah yang memang didominasi pendorong deforestasi permanen. Artinya, sebagian besar kehilangan hutan bukan sekadar gangguan sementara, melainkan perubahan permanen pada lanskap.
Apa Penyebabnya?
Penyebabnya beragam. Pertanian permanen menjadi faktor terbesar dengan luasan mencapai 23 juta hektare. Disusul komoditas keras atau tanaman industri sekitar 720 ribu hektare, serta permukiman dan infrastruktur sekitar 120 ribu hektare.
Sementara gangguan sementara juga signifikan: pencatatan atau logging 3,3 juta hektare, kebakaran 2,3 juta hektare, pertanian berpindah 1,8 juta hektare, serta gangguan alam lainnya 270 ribu hektare.
Di tingkat wilayah, lima provinsi menyumbang 59% dari total kehilangan tutupan pohon nasional sepanjang 2001–2024. Riau menempati posisi teratas dengan kehilangan 4,3 juta hektare, jauh di atas rata-rata provinsi lain sebesar 940 ribu hektare.
Kalimantan Barat menyusul dengan 4,2 juta hektare, Kalimantan Tengah 3,9 juta hektare, Sumatera Selatan 3,3 juta hektare, dan Kalimantan Timur 3,1 juta hektare.
Data ini menjadi latar belakang penting untuk memahami fenomena banjir bandang yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia.
Sinyal Ekosistem Alam Kita Sedang Kritis
Peneliti Ahli Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Hendra Gunawan, menegaskan bahwa banjir bandang saat ini bukan sekadar akibat hujan ekstrem atau berkurangnya tutupan pohon.
“Banjir bandang bukan lagi kejadian alam biasa, melainkan sinyal bahwa ekosistem hutan di banyak bentang alam telah berada pada kondisi kritis,” ujar Hendra, dilansir Bertuahpos dari laman resmi BRIN, Senin, 16 Februari 2026.
Hujan lebat di wilayah tropis sebenarnya fenomena yang wajar. Namun ketika hutan kehilangan fungsi mengatur tata air, menstabilkan tanah, dan meredam energi hujan, curah hujan singkat berubah menjadi aliran deras yang membawa lumpur, kayu, dan batu, lalu menghancurkan permukiman serta infrastruktur.
Kerusakan Hutan yang Sistemik
Menurut Hendra, deforestasi memang faktor penting. Alih fungsi lahan, pertambangan, pembalakan, hingga ekspansi pertanian dan perkebunan telah mengubah struktur lanskap secara drastis.
Namun deforestasi hanya menjelaskan apa yang hilang, bukan sepenuhnya menjawab mengapa bencana kini semakin cepat dan destruktif.
Kerusakan yang terjadi, katanya, bersifat sistemik. Hutan bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sistem kompleks yang melibatkan tanah, air, tumbuhan, satwa, mikroorganisme, dan iklim mikro dalam jaringan interaksi yang saling bergantung.
Ketika tekanan berlangsung terus-menerus, daya lenting atau resiliensi sistem melemah hingga akhirnya runtuh.
Pada tahap keruntuhan itu, fungsi ekologis gagal berjalan. Air hujan tidak lagi terserap dan tersimpan, melainkan langsung mengalir ke hilir.
Stabilitas lereng melemah akibat rusaknya sistem perakaran. Pengendalian iklim mikro terganggu. Habitat keanekaragaman hayati menyusut drastis.
Hendra menyebut proses menuju keruntuhan ekosistem atau ecosystem collapse berlangsung bertahap dan sering luput dari perhatian publik maupun pengambil kebijakan.
“Perubahan lanskap hutan itu gradual. Awalnya mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya terakumulasi,” katanya.
Proses yang Mengubah Lanskap Hutan
Ia memaparkan lima proses spasial yang mengubah matriks lanskap hutan. Pertama, fragmentasi, ketika hutan utuh terpecah menjadi bagian-bagian kecil dan terisolasi.
Kedua, dissection, ketika jalan raya atau infrastruktur linear membelah hutan dan memutus konektivitas ekologis.
Ketiga, perforasi, yakni munculnya “lubang-lubang” di dalam bentang hutan akibat pembukaan lahan. Keempat, shrinkage, ketika fragmen hutan terus menyusut.
Fase terakhir, kelima, adalah attrition, yakni hilangnya fragmen kecil sepenuhnya akibat degradasi berkelanjutan.
“Proses-proses ini bisa terjadi bersamaan atau bergantian. Karena berjalan perlahan, sering kali kita tidak menyadari bahwa sistemnya sedang menuju titik kritis,” tegasnya.
Konflik Satwa dan Manusia Jadi Tanda Awal
Tanda awal degradasi bisa terlihat dari terganggunya spesies kunci. Di Sumatera, meningkatnya konflik Harimau Sumatera dengan manusia menjadi indikator bahwa habitatnya sudah tidak lagi utuh dan sehat.
Hendra juga mengkritik pendekatan reduksionis yang memandang hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Penanaman massal tanpa perencanaan berbasis lanskap, menurutnya, tidak otomatis memulihkan ekosistem.
“Menanam pohon tidak otomatis memulihkan ekosistem,” ujarnya.
Restorasi sejati, kata dia, harus memulihkan fungsi dan proses ekologis, bukan sekadar mengganti tutupan vegetasi. Tanpa pendekatan ilmiah, rehabilitasi berisiko melahirkan “hutan semu” yang rapuh dan miskin keanekaragaman hayati.
Dalam konteks pembangunan, Hendra menegaskan penghentian eksploitasi saja tidak cukup. Banyak ekosistem yang sudah terdegradasi memerlukan pemulihan sistematis dan terintegrasi lintas sektor. Kebijakan tidak boleh berjalan parsial.
Apa Solusinya?
Ia mendorong integrasi antara konservasi, restorasi, dan pembangunan, serta kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Tanpa sinergi tersebut, upaya pemulihan hanya akan terfragmentasi dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Selama hutan dipahami hanya sebagai sumber daya ekonomi, kita akan terus terjebak dalam siklus kerusakan dan bencana,” kata Hendra.
Banjir bandang yang berulang, menurutnya, merupakan pesan keras dari alam. Jika cara pandang terhadap hutan tidak berubah, bencana ekologis akan terus berulang dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Sebaliknya, jika hutan ditempatkan sebagai sistem penyangga kehidupan, arah pembangunan dapat disusun untuk menjaga resiliensi sekaligus memastikan keberlanjutan kesejahteraan manusia.
“Sudah saatnya kita belajar dari alam, sebelum alarm ekologis ini berubah menjadi keruntuhan yang tidak lagi dapat dipulihkan,” ujarnya.***
