BERTUAHPOS.COM — Kemarahan warga tidak terbendung setelah Pemilu di Korea Selatan (Korsel) pekan lalu diwarnai kelangkaan surat suara di puluhan tempat pemungutan suara (TPS). Saat pesta demokrasi berlangsung, ada banyak warga yang pulang karena mereka tidak bisa memberikan hak suaranya. Di beberapa tempat, antrean panjang manusia berakhir sia-sia.
“Kami meremehkan tingginya partisipasi masyarakat, sehingga stok surat suara tidak mencukupi,” kata Ketua Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan, Lee Jong-hyeop, dalam pernyataan resminya, Jumat 5 Juni, 2026. Sehari setelah itu, ia mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya.
“Ini bukan soal politik partai—ini pelanggaran serius terhadap hak pilih kami, hak dasar setiap warga negara,” ujar Jeong Jin-woo, mahasiswa 29 tahun yang ikut aksi di Taman Olimpiade pada Sabtu malam, 6 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa demonstrasi ini bersifat nonpartisan, dipimpin oleh semangat keadilan, bukan afiliasi ideologis.
Menurut laporan stasiun televisi YTN, lebih dari 32.000 orang berkumpul di Taman Olimpiade—tempat biasanya riuh dengan konser K-pop—kini berubah jadi panggung solidaritas sipil. Polisi mencatat aksi damai ini berlangsung tanpa kerusuhan, dengan peserta menyanyikan lagu kebangsaan dan meneriakkan slogan “pemilu ulang” secara bergilir.
Sekitar 50 TPS di Seoul dan Provinsi Gyeongsang sempat menghentikan pencoblosan akibat kehabisan surat suara, meski total TPS nasional mencapai lebih dari 14.000. Komisi Pemilihan Nasional membantah ada dasar hukum untuk pemungutan ulang. Tapi, tekanan publik semakin membesar.
Partai Demokrat yang memenangkan 12 dari 16 kursi utama, menyatakan sedang menyelidiki peristiwa itu. Namun, mereka malah menuding oposisi sengaja memanfaatkan situasi ini demi keuntungan politik. Di saat yang sama People Power Party mendesak parlemen membentuk komite khusus untuk mengusut lembaga penyelenggara Pemilu.
Presiden Lee Jae Myung sudah meminta maaf, saat konferensi pers peringatan satu tahun pemerintahannya. Ia berjanji reformasi birokrasi belum cukup meyakinkan warga.
“Jika pemerintah hanya tutup mata dan lanjutkan seperti biasa, masyarakat tidak akan diam,” tegas Jeong.
Aksi unjuk rasa di Korsel dilakukan tanpa komando formal. Namun, masifnya gerakan masuyarakat semakin intens terhadap integritas proses demokrasi. Mereka menyadari bahwa surat suara tidak seharusnya kehabisan stok. Itu memalukan.
