BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Indonesia dan Mauritania hampir menjalin kerjasama perdamaian dengan Israel. Kedua negara ini harusnya menjadi negara muslim selanjutnya yang menandatangani normalisasi hubungan dengan negara yang bekonflik dengan Palestina ini.
Soal rencana normalisasi hubungan Indonesia, Mauritania dengan Israel ini diungkap oleh AS. Menurut kesaksian dua pejabat AS kepada The Times of Israel, pihaknya telah merencanakan perjanjian dengan kedua negara tersebut namun belum tercapai karena pemerintahan Presiden AS Donald Trump berakhir.
Mereka mengungkap normalisasi sangat mungkin terjadi bila saja Trump punya waktu dua bulan lagi di Gedung Putih. “Mauritania dan Indonesia berada di urutan teratas, tapi itu berubah berdasarkan berbagai keadaan,” kata pejabat itu pekan ini.
“Anda dapat memasukkan setiap negara ke dalam daftar, ke titik dimana Iran pada akhirnya akan bergabung dengan Perjanjian Abraham,” ucap dia.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada Bloomberg bahwa Indonesia bakal mendapat bantuan pembangunan sebanyak US$2 miliar dari AS jika sepakat dalam perjanjian normalisasi tersebut.
Tawaran ini disampaikan ketika penasihat senior presiden AS Jared Kushner dan Avi Berkowitz yang tergabung dalam tim perdamaian Trump disebut intens berdiskusi dengan Indonesia.
“Kami sedang membicarakannya dengan mereka,” kata CEO US International Development Finance Corp, Adam Bohler yang juga bekerja sama dengan Kushner.
“Dan jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati bahkan mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan,” tuturnya.
Pejabat AS mengatakan normalisasi Indonesia-Israel dapat mendukung klaim pihaknya yang percaya konflik Israel-Palestina bukan penghalang perdamaian negara Yahudi dan Muslim di dunia.
Sebab Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim dengan jumlah penduduk yang besar. Kementerian Luar Negeri Indonesia menampik klaim AS terkait normalisasi itu. Mereka menyatakan sikap pemerintah masih sama, yakni tidak berencana membuka hubungan apapun dengan Israel.
“Tidak benar berita tersebut. Sikap pemerintah masih sama,” kata Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah saat dihubungi CNNIndonesia.com. (bpc2)
