BERTUAHPOS — Pemerintah China memberlakukan kenaikan pajak penjualan hingga 13% terhadap alat kontrasepsi—termasuk kondom dan pil KB—per 1 Januari 2026.
Di sisi lain—berlaku untuk waktu yang sama—China menghapus beban pajak terhadap layanan penitipan anak atau daycare.
Menurut pemerintah China, ini menjadi langkah strategis untuk mendorong meningkatnya angka kelahiran anak di negeri tirai bambu itu.
Bahkan, kebijakan menaikan pajak alat kontrasepsi dan menghapus pajak daycare dianggap sebuah langkah reformatif sistem pajak yang diumumkan akhir 2025, karena menghapus sejumlah pengecualian pajak yang diberlakukan sejak 1994—ketika China masih menjalankan kebijakan satu anak.
Paket kebijakan baru itu juga membebaskan layanan pernikahan dan perawatan lansia dari PPN, serta melengkapi program lain seperti perpanjangan cuti orang tua dan bantuan tunai.
China terpaksa mengambil sejumlah langkah ekstrem karena negara ini dihadapkan pada krisis populasi dan dihantam kondisi ekonomi yang melemah.
Menurut data resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah China, populasi mereka menyusut selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, jumlah kelahiran hanya mencapai 9,54 juta bayi atau sekitar setengah dari angka kelahiran satu dekade sebelumnya.
Di sisi lain, kebijakan menaikkan pajak kondom dan pil KB memicu kritik publik. Beberapa pihak menganggap kebijakan itu justru akan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit seperti HIV, dan tidak menjawab akar masalah rendahnya angka kelahiran.
Beberapa komentar publik bahkan menyebut kebijakan ini tidak relevan dengan kenyataan sosial saat ini. Warganet menilai kenaikan harga kontrasepsi tidak serta-merta membuat masyarakat mau memiliki lebih banyak anak.
Faktor lainnya, China termasuk salah satu negara biaya termahal di dunia untuk membesarkan anak. Mulai dari biaya pendidikan, tekanan sosial, beban ekonomi, hingga tantangan bagi perempuan untuk menyeimbangkan karir dan pengasuhan, termasuk lambatnya pertumbuhan ekonomi dan krisis properti yang turut mempengaruhi lemahnya persepsi optimisme generasi muda.
BBC News dalam laporannya mengungkap pendapatan ahli demografi Universitas Wisconsin–Madison, Yi Fuxian, yang turut berbicara potensi dampak akibat diberlakukannya kebijakan menaikkan pajak kondom dan pil KB. “Ini kebijakan yang berlebihan,” katanya.
Apa yang dilakukan Pemerintah China, lebih tepat disebut dengan upaya memperluas basis penerimaan pajak. Tahun lalu, PPN menyumbang hampir 40% dari total penerimaan pajak nasional.
Analis Center for Strategic and International Studies (CSIS), Henrietta Levin, melihat ini hanya sebuah kebijakan yang simbolik yang tidak pernah mempertimbangkan “risiko bumerang”. Apalagi sampai publik menganggap pemerintah terlalu mengintervensi pilihan pribadi.
Selain itu, pemerintah daerah yang terbebani utang juga dinilai akan kesulitan mengeksekusi berbagai insentif demografi.***
