BERTUAHPOS — China kini menaruh harapan besar pada konsumsi domestik guna menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian global dan tekanan dari perang dagang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Beijing menjadikan peningkatan belanja rumah tangga sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonominya tahun ini.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 300 miliar yuan atau sekitar USD 42 miliar untuk mendukung program tukar tambah barang. Melalui program ini, konsumen diberikan insentif ketika menukar kendaraan atau peralatan elektronik lama mereka dengan produk baru.
Langkah ini telah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi jangka pendek. Penjualan ritel peralatan rumah tangga listrik dan video tercatat melonjak lebih dari 40% secara tahunan dalam beberapa bulan terakhir. Penjualan perangkat komunikasi juga naik sekitar 30%, menurut data resmi pemerintah.
Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa kebijakan ini belum cukup untuk mengalihkan fokus ekonomi dari sektor manufaktur ke sektor konsumsi. Mereka menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi sistem kesejahteraan sosial dan keuangan yang saat ini masih lebih mengutamakan investasi industri ketimbang belanja konsumen.
“Di masa lalu, pembiayaan kita difokuskan pada proyek investasi. Kini, kita perlu mengalihkan fokus ke investasi pada manusia,” ujar Peng Sen, Presiden Masyarakat Reformasi Ekonomi China, dalam sebuah forum ekonomi.
Meski program insentif mendongkrak konsumsi, masih ada keraguan dari kalangan kelas pekerja. Ou, salah satu warga Haikou, mengatakan insentif tidak serta-merta membuatnya berbelanja jika barang lamanya masih berfungsi. “Kalau TV saya belum rusak, saya tidak akan beli hanya karena ada subsidi,” ujarnya.
Dari Januari hingga April 2025, lebih dari 34 juta konsumen telah berpartisipasi dalam program tukar tambah, menghasilkan penjualan senilai 174,5 miliar yuan. Konsumsi rumah tangga nominal pada kuartal pertama tumbuh 5,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, berbagai tantangan masih membayangi. Kejatuhan sektor properti, laju pertumbuhan yang melambat, tekanan deflasi, serta tingginya pengangguran di kalangan muda menahan laju belanja masyarakat. Di sisi lain, para pelaku usaha seperti Wu Shansheng terpaksa menurunkan harga demi mempertahankan penjualan, meski dengan margin keuntungan yang lebih tipis.
“Semua orang merasa penghasilannya menurun, dan tidak punya banyak uang,” keluh Wu, produsen perangkat pengawasan di Haikou.
Awal tahun ini, pemerintah China mengumumkan rencana untuk memperkuat konsumsi dengan menaikkan upah, menambah dana pensiun, mendorong kelahiran, dan menstabilkan pasar properti. Namun, rincian pelaksanaannya belum banyak dipaparkan.
Para ekonom menilai bahwa transisi menuju ekonomi berbasis konsumsi memerlukan reformasi besar, termasuk penguatan jaring pengaman sosial dan restrukturisasi sistem keuangan untuk mendukung pembiayaan konsumen.
Meskipun Presiden Xi Jinping mendukung peningkatan konsumsi dalam retorika kebijakan, prioritasnya tetap pada pengembangan manufaktur, khususnya di sektor teknologi tinggi. Xi juga menolak pemberian bantuan langsung kepada konsumen, dengan alasan kekhawatiran atas pola “kesejahteraan sosial” yang menurutnya tidak sesuai dengan arah pembangunan China.
“China selalu menempuh jalur pengembangan ekonomi riil… dan itu terbukti menjadi jalan yang tepat,” ujar Xi saat mengunjungi pabrik di Provinsi Henan, seperti dikutip Xinhua.
— Ipotnews
