Syamsuar: Pusat Itu Harus Tahu Kalau Riau Butuh Uang !

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar meminta dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Mendagri dengan secara khusus mengundang dalam Musrenbang RPJMD Provinsi. 

 

Itu dilakukan dengan harapan agar Bappenas menyampaikan ke Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan anggaran provinsi 2019. “Memang supaya pusat itu tahu kalau Riau ini butuh anggaran,” ungkapnya.

 

Arah pembicaraan Syamsuar mengebai potensi adanya tunda salur dana bagi hasil (DBH) triwulan ke-IV tahun 2019. Dia menuturkan baik secara langsung maupau tidak Pemprov Riau sudah melakukan komunikasi terhadap masalah ini.

 

“Kalau anggaran itu telah ditetapkan menurut Undang-Undang itu sesuai dengan bagi hasil untuk Riau harusnya juga kementerian keuangan juga harus mengucurkan anggaran sesuai dengan yang telah dialokasikan,” sambungnya.

 

Pemprov harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi di penghujung tahun 2019. Apalagi potensi kemungkinan akan dilakukan tunda salur DBH sudah dipetakan. Kondisi seperti ini sudah pernah terjadi di tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan Pemprov Riau defisit anggaran.

 

Sekda Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengklaim pihaknya sudah melakukan analisis trategi untuk menutupi kelemahan-kelemaan yang akan muncul akibat “macetnya” dana transfer DBH pada akhir tahun nanti. Hal ini juga sudah dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Riau sejak jauh-jauh hari.

 

“Langkahnya, kemungkinan kami hanya akan menganggarkan 80% untuk belanja dari total keseluruhan hitungan pendapatan. Artinya kalaupun terjadi tunda salur kami masih bisa sedikit menyesuaikan,” kata Hijazi, Jumat 21 Juni di Pekanbaru.

 

Misalnya pada triwulan ke-IV itu ada 30% total penerimaan daerah. Kemudian dari 30% itu hanya dipakai untuk belanja 85%-nya, artinya Pemprov Riau masih punya cadangan anggaran untuk antisipasi sekitar 15%.

 

“Ini yang mungkin menjadi salah satu katup penyelamat defisit anggaran. Katup kedua, kalau nanti kita ada APBD Perubahan, maka kita akan hitung kembali kegiatan yang perlu diamankan. Supaya diakhir tahun tak ada tunda bayar,” sambungnya.

 

Menurut Hijazi, pendekatan mekanisme pengurangan belanja pemerintah menjadi sebuah solusi untuk menyelamatkan kondisi anggaran Pemprov Riau di akhir tahun akibat tunda salur DBH triwulan ke-IV. Sama seperti tahun lalu. Meski demikian dia meyakinkan untuk tahun ini kemampuan bayar untuk belanja tak langsung tetap ada. (bpc3)