BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Riau mewanti-wanti pemerintah agar sisa belanja gaji pegawai sebesar Rp388 miliar tidak terulang lagi.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Panitia Khusus Laporan Pertanggungajawaban (LKPJ) Kepala Daerah DPRD Riau, Mansyur pada Senin, 23 April 2018.
Dalam LKPJ Gubernur Riau Tahun 2017, Pansus LKPJ memang menemukan kelebihan belanja gaji pegawai Pemprov Riau sebesar Rp338 miliar.
Anggaran belanja gaji pegawai dalam APBD 2017 adalah sebesar Rp2,3 triliun. Namun, ternyata yang terserap hanya Rp1,9 triliun.
“Sisa belanja gaji pegawai ini agar jangan berulang lagi,” tegas Mansyur.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau, Aherson mengatakan tidak masuk akal jika ada sisa belanja gaji pegawai.
“Tidak masuk akal. Rp388 miliar kelebihan dana belanja pegawai itu, insentifkah yang menurun, kita belum tahu. Mestinya bertambah belanja pegawai itu, karena sekarang gaji untuk SMA dan SMK jadi tanggung jawab kita. Mestinya bertambah anggaran belanja pegawai itu,” kata Aherson.
Dana tersebut, lanjut Aherson, akan dikembalikan ke kas daerah dalam dalam bentuk dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Tapi SiLPA gaji. Kalau SiLPA kegiatan masuk akal. Tapi SiLPA gaji, bukan dilelang bukan ditender. Itukan, by name by address. Ada golongan ada pangkat, kok berlebih,” tutupnya.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengakui penghitungan awal untuk pembayaran gaji pegawai, kurang cermat. Akibatnya tersisa jumlah uang yang cukup besar, yakni sebesar Rp 338 miliar. Sebelumnya, hal ini sempat menjadi sorotan DPRD Riau.
“Memang kami akui bahwa Pemprov Riau kurang cermat dalam penganggaran pada belanja pegawai itu,” kata Masperi.
Masperi menjelaskan dalam rancangan awal memang untuk belanja gaji pegawai sengaja dilebihkan. Ini untuk mengantisipasi jika ada pegawai yang baik pangkat. Secara otomatis tambahan pendapatannya juga harus disesuaikan.
“Jadi ketika ada pegawai yang naik pangkat langsung kami bayarkan. Namun ternyata memang tidak terserap semuanya. Itu kan untuk gaji berkala, atau kenaikan pangkat saat mutasi dan lain sebagainya,” ujarnya.
Masperi juga mengakui memang dianggarkan besar dengan tujuan untuk antisipasi, itu atas dasar perkiraan beban yang cukup besar dan harus ditanggung Pemprov Riau. “Harusnya memang lebih cermat dihitungnya,” sambung dia. (bpc2)
