BERTUAHPOS.COM — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau menyampaikann kekecewaannya kepada Pemprov Riau, berkaitan dengan turunnya dana bagi hasil atau DBH sawit yang diterima Riau di tahun 2024.
Tahun ini, Pemprov Riau menerima dana bagi hasil atau DBH sawit sebesar Rp70 miliar. Jumlah ini turun hingga Rp13 miliar, jika dibandingkan dengan penerimaan DBH sawit tahun sebelumnya, yakni Rp83,13 miliar.
“Kami menyampaikan kekecewaan atas turunnya DBH sawit Riau, sebab ini menunjukkan lemahnya koordinasi Pemprov dengan Jakarta (Pemerintah Pusat),” katanya Ketua Apindo Riau, Wijatmoko Rah Trisno, kepada Bertuahpos.com, Jumat, 19 Juli 2024 di Pekanbaru.
Menurut Wijat, turunnya penerimaan Riau dari DBH sawit membuktikan lemahnya bentuk koordinasi dan komunikasi Pemprov Riau dengan Kementerian Keuangan. Padahal, Riau sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia pantas mendapat perhatian lebih dari sisi dukungan penganggaran oleh pemerintah pusat di sektor perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, Wijat juga menyoroti kurangnya transparansi Pemprov Riau terkait penggunaan dan tata kelola DBH sawit yang sudah disalurkan tahun 2023. Sejauh ini, kata dia, tak bentuk transparansi yang dilakukan Pemprov Riau, khususnya ke dunia usaha, dalam pengelolaan DBH tersebut.
“Kita juga mengeluhkan kurangnya transparansi Pemprov terkait penggunaan dana DBH tersebut ke dunia usaha,” tambahnya.
Wijat mengatakan, Apindo Riau berharap kepada Pemprov Riau ke depan agar lebih serius dan transparan dalam pengelolaan DBH sawit, sehingga dana tersebut tidak disalahgunakan. Dia juga menyebut sejauh ini, DBH sawit belum berdampak terhadap pembangunan infrastruktur sebagaimana yang diamanatkan.
Sebelumnya, Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah menyikapi penurunan penerimaan DBH sawit Riau tahun 2024. Dia menegaskan bahwa Pemprov Riau akan melakukan upaya lain, meski Pemprov tetap menghormati keputusan itu, “Tapi kami akan coba kembali mendiskusikannya dengan pemerintah pusat (terkait penerimaan DBH sawit,” katanya di Pekanbaru, Senin, 16 Juli 2024.
Turunnya DBH sawit Riau tahun 2024, diakuinya akan cukup berdampak terhadap pembangunan Riau ke depan, mengingat pembangunan dan perbaikan infrastruktur merupakan salah satu yang dimandatkan dari hadirnya DBH sawit.
Sejauh ini, Pemprov Riau berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali DBH sawit untuk Riau di masa mendatang. “Memang ini adalah penilaian dari pusat, kita mau bilang apa,” katanya.
Tahun 2023, menjadi awal penyaluran DBH sawit oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke 350 daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023.
Adapun total DBH sawit yang dikucurkan sebesar Rp3,4 triliun. Riau termasuk provinsi dengan penyaluran DBH yang besar. Berdasarkan lampiran beleid tersebut, Riau menerima DBH mencapai Rp83,13 miliar.***
