BERTUAHPOS.COM — Pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo membuka babak baru kepemimpinan bank sentral untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas rupiah. Rektor Universitas Paramadina menilai gubernur baru harus tampil memimpin sinergi lintas kementerian karena instrumen moneter semata tidak cukup menahan tekanan nilai tukar.
Menurut Rektor Universitas Paramadina Profesor Didik J. Rachbini, tanggung jawab utama stabilitas nilai tukar tetap berada pada Bank Indonesia (BI) sesuai amanat Undang-Undang. Pelemahan rupiah tidak bisa hanya dikaitkan dengan Kementerian Keuangan karena penyelesaiannya membutuhkan sinergi menyeluruh.
“Nilai tukar naik dan turun ada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia dan tentu pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia-lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini,” ujar Didik di Jakarta, dalam keterangannya sebagaimana diterima Bertuahpos, Senin, 27 Juli 2026.
Dia menyebut, gubernur BI yang baru dinilai sebagai pejabat paling bertanggung jawab terhadap masa depan stabilitas nilai tukar. Undang-Undang mewajibkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian investasi, serta kementerian perindustrian.
Kekuatan rupiah sangat dipengaruhi oleh kinerja perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan fiskal. Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas Bank Indonesia menjaga stabilitas mata uang.
“Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif, tetapi perlu memainkan peran untuk memimpin koordinasi di depan dengan kementerian lain. Tujuannya memastikan nilai tukar tidak terpuruk seperti sekarang,” katanya.
Didik menekankan perlunya transformasi kepemimpinan Bank Indonesia. BI tidak cukup hanya menjalankan fungsi kebijakan moneter, tetapi harus menjadi penggerak koordinasi nasional di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Penguatan cadangan devisa tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan Bank Indonesia karena sumber devisa berasal dari aktivitas sektor riil. Peningkatan ekspor, investasi, dan perdagangan internasional perlu dilakukan secara terpadu.
“Tugas Bank Indonesia tidak cukup hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menaikkan dan menurunkan suku bunga. Ketika masalah nilai tukar kritis, BI harus tampil dalam kepemimpinan moneternya dan melakukan koordinasi dengan pemerintah,” ujar Didik.
Instrumen kenaikan suku bunga dinilai belum mampu mengatasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut justru berpotensi mengurangi likuiditas, menekan sektor riil, dan mendorong perpindahan dana ke instrumen keuangan berbunga tinggi.
Ia menegaskan instrumen moneter dan nonmoneter harus dilakukan bersama. Untuk itu, peran dan kepemimpinan Gubernur BI ke depan perlu bertransformasi agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global.
Kementerian Keuangan tengah menyiapkan pertemuan dengan jajaran pimpinan Bank Indonesia menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun mengonfirmasi akan ada komunikasi lanjutan antara kedua otoritas.
“Nanti mungkin ada pertemuan dengan BI. Lagi mau didiskusikan jadwal ketemunya,” ujar Robert.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi Presiden telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk menjadi penjabat Gubernur BI sementara.
“Per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Prasetyo.
Dengan transisi kepemimpinan ini, pasar keuangan mencermati arah kebijakan baru bank sentral. Ekspektasi terhadap gubernur definitif yang mampu memimpin koordinasi lintas sektoral menjadi kunci menjaga kepercayaan investor.
“Bukti terkini, instrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa. Di sinilah instrumen moneter dan nonmoneter harus dilakukan bersama,” kata Profesor Didik.
