BERTUAHPOS – Data pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah memantik perhatian banyak pihak, salah satunya Center for Market Education (CME).
CME menyoroti perdebatan terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 mencapai 5,12% itu, merupakan masalah mendasar, “yaitu ketergantungan berlebihan pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tolok ukur kesejahteraan ekonomi.”
Padahal, kata Peneliti CME Dr. Yohanes Berenika Kadarusman, BPS perlu menjaga transparansi, integritas, serta konsistensi data agar publik tidak ragu dan tetap memiliki ekspektasi positif.
Menurutnya, penting untuk mengaitkan angka resmi dengan kondisi nyata di masyarakat, “seperti penyusutan kelas menengah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan indikator sosial lainnya,” kata pengajar Universitas Prasetiya Mulya itu.
Chief Economist CME, Alvin Desfiandi, mengemukakan bahwa kenaikan PDB tidak otomatis menandakan ekonomi berada di jalur yang tepat.
Dia menyebut, pertumbuhan yang didorong belanja pemerintah dianggap tidak produktif dan dibiayai defisit hanya berdampak sementara — bahkan berisiko memicu inflasi, termasuk jika salah alokasi sumber daya, dan meningkatnya pengangguran.
“PDB memang alat yang berguna, namun bukan satu-satunya kompas ekonomi,” ujar Country Manager CME, Alfian Banjaransari.
Penilaian pertumbuhan ekonomi seharusnya mencakup aspek ketahanan rumah tangga, pemerataan kesempatan, dan keberlanjutan pertumbuhan.
“Pertanyaannya bukan hanya apakah PDB naik, tetapi apakah pertumbuhan itu didukung fondasi sehat dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan?,” ujarnya.
Adapun indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat ditandai dengan manfaat yang terasa luas, bertahan lama, dan tidak memicu siklus boom and bust. Ukurannya tidak hanya PDB, tetapi juga meliputi: dominasi investasi swasta yang menjawab kebutuhan pasar nyata; kecukupan tabungan rumah tangga untuk menghadapi guncangan ekonomi; dan stabilitas keuangan negara melalui belanja cermat dan pajak yang efisien.***
