BERTUAHPOS.COM — Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp203,7 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi hingga akhir Mei 2026 yang setara dengan 45,6% dari pagu APBN. Realisasi masif ini untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Senin, 8 Juni 2026, di Jakarta. “Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dari total realisasi tersebut, komponen belanja subsidi mencapai Rp94,8 triliun sementara belanja subsidi untuk kompensasi tercatat sebesar Rp108,9 triliun. Pembagian pos pengeluaran ini menunjukkan fokus pemerintah pada sektor energi dan pangan yang paling sensitif terhadap inflasi.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah mereformasi mekanisme pembayaran kompensasi pada 2026 dengan membayar 70% nilainya secara bulanan, berbeda dari pola lama yang dilakukan di akhir tahun. Sisa 30% akan dihitung dan disalurkan setelah evaluasi menyeluruh pada September 2026 untuk memastikan akurasi data penugasan.
Perubahan pola pembayaran ini bertujuan menjaga kesehatan arus kas perusahaan pelaksana tugas seperti PT Pertamina agar pasokan energi bersubsidi tidak terganggu. Strategi ini juga diambil atas petunjuk langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Data hingga Mei 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyaluran berbagai program belanja subsidi di seluruh sektor strategis. Penyaluran BBM subsidi mencapai 6,31 juta kiloliter atau tumbuh 8,6%, sedangkan distribusi LPG 3 kg naik 2,7% menjadi 2.858,3 juta kilogram dibandingkan periode sama tahun lalu.
Sektor ketenagalistrikan mencatat listrik bersubsidi kini menjangkau 43 juta pelanggan dengan pertumbuhan 2,1% dari tahun sebelumnya. Di sisi pertanian, penyaluran pupuk bersubsidi melonjak drastis sebesar 20,7% mencapai 3,7 juta ton untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Program pembiayaan usaha mikro juga turut terserap baik dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjangkau 1,93 juta debitur atau tumbuh 0,52%. Angka ini mengindikasikan bahwa belanja subsidi di sektor keuangan berhasil menyentuh lapisan pengusaha kecil yang membutuhkan modal kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya melaporkan bahwa total belanja subsidi pemerintah pusat hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 1.059,3 triliun atau tumbuh 52,6% secara tahunan. Pertumbuhan agresif ini mencerminkan akselerasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang menjadi prioritas tahun ini.
Rincian pengeluaran menunjukkan realisasi belanja subsidi kementerian/lembaga mencapai Rp 517,7 triliun atau meningkat 58,9% dibanding tahun lalu. Sementara itu, belanja subsidi non-kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp 541,6 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 47%.
