BERTUAHPOS.COM — Ekonom Riau Edianus Herman Halim, mendorong pemerintah pusat menyesuaikan aturan dengan kondisi keuangan daerah yang semakin tertekan akibat penurunan dana transfer dan Dana Bagi Hasil.
Dia menyebut, bahwa obligasi dan sukuk dinilai dapat menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang menarik bagi investor untuk mendukung pembangunan Riau. Namun, dalam prosesnya tentu tidak sesederhana itu.
“Tantangannya adalah turunnya pendapatan daerah termasuk dari DBH. Tingkatkan pendapatan daerah, paling tidak jangan ditahan dana transfer pusat agar ruang fiskal tetap terjaga,” ujar Edianus saat sarasehan tentang obligasi daerah beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang memadai tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kapasitas fiskal dan besarnya kebutuhan dana pembangunan menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan instrumen utang daerah.
Edianus mengingatkan adanya dilema depresiasi sumber daya alam yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Eksploitasi SDA memerlukan dana pemulihan agar dampak lingkungan dan sosial dapat diminimalkan.
Oleh sebab itu, fundamental daerah yang memadai dan kemampuan pembayaran kembali menjadi syarat mutlak penerbitan obligasi. Pembatasan dan persyaratan tambahan juga diperlukan untuk menghindari risiko gagal bayar yang membebani anggaran.
“Jangan hanya dilihat dari kapasitas fiskalnya saja, tapi dari seberapa besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Riau. Obligasi dan sukuk mungkin akan menjadi seksi bagi investor,” katanya.
Selain itu, tata kelola pemerintah daerah juga menjadi perhatian utama, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan belanja daerah. Edianus menilai Riau sudah memiliki pojok bursa untuk melatih generasi muda memahami pasar modal.
“Kepercayaan dan apresiasi risiko investor perlu didukung akuntabilitas daerah, daya tarik investor, dan likuiditas pasar yang rendah harus diantisipasi. Kalau dibebankan ke daerah, itu sangat memberatkan,” kata Edianus.
Perlunya penyederhanaan regulasi dari pemerintah pusat, agar daerah memiliki keleluasaan mengelola keuangannya. Aturan yang kaku dinilai menghambat kreativitas daerah dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.
Edianus menyebut pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mengelola fiskal secara berkelanjutan. Pemerintah pusat diharapkan dapat berperan sebagai penjamin untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap obligasi daerah.
Tanpa dukungan penjaminan dari pusat, beban penerbitan obligasi daerah dikhawatirkan terlalu berat bagi keuangan daerah. Risiko gagal bayar dan rendahnya minat investor menjadi ancaman serius yang harus dimitigasi.
“Yang akan menjamin itu pusat. Kalau dibebankan ke daerah, itu sangat memberatkan. Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah harus diperkuat agar pembangunan Riau tidak terhambat,” kata Edianus.
