BERTUAHPOS — CELIOS meminta PBB untuk melakukan investigasi atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Investigasi ini diperlukan karena lembaga riset independen itu menemukan perbedaan signifikan antara data BPS dengan kondisi ekonomi riil di lapangan, terutama pada sektor industri pengolahan dan investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB).
CELIOS adalah Lembaga riset independen Center of Economic and Law Studies. Mereka mengirim surat resmi ke United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission, dan meminta untuk melakukan investigasi itu.
“Surat ke PBB berisi permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 yang tercatat 5,12% secara tahunan,” ujar Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 Agustus 2025.
CELIOS menemukan sejumlah kejanggalan — salah satunya terkait klaim pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,68% secara tahunan (yoy). Yudhistira menyebut, data ini tidak sejalan dengan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, terutama untuk periode yang sama.
Kontribusi manufaktir terhadap PDB dari 19,25 persen pada kuartal I menjadi 18,67 persen pada kuartal II-2025, menunjukkan deindustrialisasi prematur, yang diperparah oleh gelombang PHK massal dan meningkatnya biaya produksi di industri padat karya.
Deindustrialisasi prematur adalah fenomena ketika sebuah negara berkembang mengalami penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomiannya, terjadi lebih awal dibandingkan dengan negara-negara maju, dan sebelum negara tersebut mencapai tingkat kekayaan yang setara dengan negara maju.
Intervensi terhadap data resmi adalah perbuatan yang melanggar fundamental principles of official statistics atau prinsip dasar statistik resmi yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB, kata Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar.
“Data yang tidak akurat bukan sekadar masalah teknis, tetapi berdampak langsung pada kredibilitas internasional dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang dilebih-lebihkan bisa menyesatkan kebijakan pemerintah,” tegas Media.
Ia menambahkan, data yang keliru dapat membuat pemerintah salah langkah, misalnya menunda stimulus atau subsidi karena menganggap ekonomi dalam kondisi baik, sehingga merugikan investor, pelaku usaha, dan masyarakat.
CELIOS berharap UNSD dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis terhadap metode perhitungan PDB Indonesia, khususnya untuk kuartal II-2025.
Mereka juga meminta PBB mendorong pembentukan mekanisme peer review dengan melibatkan pakar independen dan mendukung reformasi transparansi di BPS.
“Keinginan masyarakat sederhana, agar pertumbuhan ekonomi dihitung dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Media.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai anomali data ini juga terlihat secara historis. Ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan kuartal II lebih tinggi dari kuartal I, padahal kuartal I mencakup Ramadan dan Idulfitri.
“Kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87% YoY, jadi janggal jika kuartal II mencapai 5,12%,” ujarnya.
Huda juga menyoroti lemahnya konsumsi rumah tangga pada kuartal I yang hanya tumbuh 4,95%, meski kontribusinya mencapai 50% PDB, serta turunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 121,1 pada Maret 2025 menjadi 117,8 pada Juni 2025.
CELIOS menegaskan, investigasi PBB diperlukan untuk menjaga kredibilitas statistik nasional dan memastikan kebijakan ekonomi Indonesia berbasis pada data yang akurat.***
