PLN Bisa Beli Solar dari Perusahaan Lain

Sabtu, 09 Agustus 2014 14:50

BERTUAHPOS.COM, JAKARTA – PT PLN (Persero) harus dan segera mengubah sumber energi untuk pembangkit listriknya dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke sumber energi lainnya. Hal ini tidak terlepas dari masih banyaknya pembangkit listrik berbasis BBM seperti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

“Operasional pembangkit listrik pihak PLN pada kenyataannya tidak harus bergantung 100 persen kepada Pertamina, sebab pada dasarnya  PLN masih memiliki opsi lain untuk mengamankan pasokan bahan bakar bagi  pembangkitnya, yakni membeli solar dari badan usaha swasta,” ungkap Pengamat Energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Sofyano menambahkan, hal ini sudah lama dilakukan oleh pihak PLN, jika kontrak pengadaan solar dengan Pertamina tidak tercapai. Semestinya PLN segera menjajaki pembelian solar dari perusahaan lain yang harganya makin kompetitif mengikuti perkembangan pasar.

“Selain itu, jika kontrak baru pengadaan solar belum bisa disepakati, harusnya PLN dan Pertamina konsekuen mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang telah disepakati selama ini  yakni menggunakan harga dan volume seperti tahun lalu,” paparnya.

Baca: Pelemahan Rupiah Disebabkan, Masyarakat Gunakan Barang Impor

Seperti diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi bahwa harga pembelian solar Pertamina oleh PLN adalah 112-117 persen dari harga Mean of Plats Singapore (MoPS). Sedangkan PLN tetap meminta 105 persen dari harga MoPS dengan alasan (perhitungan) subsidi pemerintah.

Sebelumnya, pada 4 Agustus 2014, Pertamina mengurangi pasokan solar ke PLN wilayah Samarinda, Pontianak dan Bangka Belitung. Pengurangan pasokan solar tersebut dilakukan sebesar 50 persen. Tercatat, pasokan solar ke pembangkit listrik PLN selama ini mayoritas berasal dari Pertamina. Kebutuhan BBM PLN pada tahun ini mencapai 7,1 juta kiloliter.

“Di samping itu, saya memandang,  harga pembelian solar yang baru itu berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut sudah tepat untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami BUMN,” pungkasnya.(Okezone)