BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemprov Riau membutuhkan data terintegrasi untuk bisa melakukan transaksi non tunai di tingkat pemerintah daerah. Data terintegrasi ini untuk jaminan validasi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, pelaksanaan transaksi non tunai yang akan dijalankan oleh Pemprov Riau dengan dua mekanisme kerja. Pertama di BPKAD sendiri sebagai instasi pengelola pengeluaran uang daerah. Kedua melalui mekanisme pemasukan keuangan daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kalau untuk mekanisme belanja saat ini sudah jalan. Namun demikian ada hal yang diintruksikan untuk dilakukan non tunai secara keseluruhan, termasuk belanja rutin. Jadi Bendahara tak ada lagi pegang dana kes. Nah, untuk menunjang hal ini maka perlu disempurnakan,” katanya.
Dia menambahkan termasuk di instansi Bapenda sendiri lantaran sifatnya pelayanan masyarakat dan semuanya harus dilakukan dengan prinsip non tunai. Oleh sebab itu perlu ada data terintegrasi sebagai jaminan validitas.
Saat ini Pemprov Riau tengah melakukan konsep kerjasama itu dengan perbankan daerah Bank Riau Kepri. Jika ini sudah disepakati, maka Bank Riau Kepri harus siap dengan segala konsekuensinya.
“Misal, masyarakat mau bayar pajak di bawah angka Rp1 juta, BRK harus siap dengan perangkatnya. Apalagi dengan pakai teknologi transportasi harusnya lebih bagus. Perangkat ini yang wajib disiapkan BRK sebagai mitra, supaya proses transaksi non tunai di Pemda bisa berjalan baik,” katanya.
“90 persen mereka (BRK) sudah siap. Tapi memang perlu ada produk baru dan itu perlu izin ke OJK, nah ini nanti yang jadi perangkat kita. Kebijakan secara pusat OJK akan mendorong bank untuk membuat produk baru itu sepanjang mendukung gerakan transaksi non tunai di Pemda,” sambung Syahrial. (bpc3)
