Mahasiswa #Kepung DPRD, Pertamina dan Hiswana Migas Perlu Duduk Besama

Senin, 05 Maret 2018 18:51

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – PT. Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Riau dinggap perlu duduk bersama dengan DPRD Riau untuk mebahas masalah pajak bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.

“Merek (Pertamina dan Hiswana Migas Riau) perlu duduk bersama untuk memberi kejelasan terhadap apa yang sudah mereka kerjakan selama ini,” kata Ketum HIPMI Riau Datuk Seri Niaga, Budi Febriadi, saat diwawancarai bertuahpos.com, Senin 5 Maret 2018.

Dia menjelaskan selama ini, masyarakat tidak pernah tahu apa dan bagaimana kerja pertamina dan Hiswana Migas, padahal kedua lembaga ini adalah pelaku langsung dalam perdagangan bahan bakar minyak di Riau.

“PT. Pertama dan Hiswana Migas juga harus didudukkan bersama. Sebab kedua belah pihak ini juga perlu memberikan solusi atas masalah BBM yang kini dihadapi masyarakat. Selama ini kan cara lerja Hiswana Migas masyarakat tidak pernah tahu,” ujarnya.

Baca: Wako Bantah, Lahan PLTU Tenayan Bermasalah

Selain itu, DPRD Riau sebagai wakil rakyat wajib memberikan solusi terhadap masalah ini. 

Misal dengan penurunan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pertalite, patut diberi apresiasi.

Dia menambahkan masalah pertalite, murni persoalan masyarakat, tidak ada urusan hal lain. “Ini kebutuhan mendesak dan harus segera diselesaikan. Jangan beralasan Pilkada malah mengabaikan hal yang lebih urgen dimana itu menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya. 

“Kami juga mengerti bahwa Pilkada adalah amanah institusi yang harus dijalankan. Jangan sampai semakin dekat Pilkada, masyarakat semakin sulit untuj dapat pertalite, solar, dan lainnya. Kan lucu kalau seperti ini,” kata Budi.

Untuk diketahui, ribuan mahasiswa melakukan aksi demontrasi di kantor DPRD Riau, pada Senin 5 Maret 2018.

Aksi unjuk rasa ini mendesak DPRD Riau segera menyelesaikan revisi pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Seluruh masa aksi bahkan memaksa masuk ke ruang rapat paripurna dan melakukan sidang terbuka. (bpc3)