BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, didesak agar memberikan hak pengelolaan Blok West Kampar dan juga Blok Selat Panjang kepada BUMD yang ada di Riau.
Namun, tak hanya sebatas itu, pemerintah, baik pusat ataupun daerah, juga diminta memberikan arahan dan pendanaan.
“Makanya, kontraktornya BUMD Riau, operatornya adalah pihak-pihak yang mempunyai dana,” ujar anggota Komisi IV DPRD Riau, Asri Auzar kepada bertuahpos.com, Jumat 4 Januari 2018.
Dilanjutkan Asri, di Riau sendiri sudah ada beberapa BUMD yang mampu melakukan pengelolaan ladang minyak, seperti PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) di Langgak dan PT Bumi Siak Pusako (BSP).
“Sekarang ada 2 blok, West Kampar dan Selat Panjang, yang sampai 2 kali lelang tak ada peminat. Kalau diserahkan ke (BUMD) Riau, pasti sanggup,” tambah dia.
Sebelumnya, Blok West Kampar dan Blok Selat Panjang akan kembali lelang pada tahun 2019 ini. Kedua blok yang terletak di daratan Riau itu masih dianggap menghasilkan potensi minyak walaupun sempat gagal pada lelang sebelumnya.
Wakil Jendral Migas, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, selain kedua blok Migas tersebut, sebenarnya juga ada Blok Makassar Strait yang juga akan dilelang pada tahun 2019 ini. “Iya, 2019 lelangnya,” ungkap Djoko seperti dilansir dari laman katadata.co.id.
Baca: â€â€â€Soal Lelang Blok Selat Panjang dan West Kampar, Ini Trik ESDM Riau
Dia menambahkan, kontrak Blok Selat Panjang habis bersamaan dengan habisnya kontrak Blok Rokan yang dikelola oleh PT. Chevron Pasifik Indonesia [CPI] yakni pada tahun 2021 mendatang. Blok Selat Panjang sudah pernah dilelang pada tahun 2018 namun tidak ada peminat.
Untuk Blok West Kampar yang letaknya berada di daratan Riau dan Sumut ini dilelang sebab operator lama PT. Sumatera Persada Enwrgi [SPE] pailit. Djoko menyebut, karena blok ini dianggap masih menyimpan cadangan Migas yang signifikan, pemerintah memutuskan harus ada pihak yang bersedia untuk mengelolanya. Oleh sebab itu lelang akan dibuka kembali. (bpc2)
