BERTUAHPOS.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun di PT Bank Tabungan Negara (BTN) akibat lemahnya pengawasan dokumen dan pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Temuan ini tertuang dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang dirilis BPK.
“Akibatnya, berpotensi merugikan PT BTN minimal sebesar Rp707,18 miliar atas proses penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut, dan sebesar Rp628,45 miliar atas 1.215 debitur KPR pada PT BAS selaku developer,” tulis BPK dalam keterangan resminya, Selasa, 19 Mei 2026.
BPK juga menyoroti bahwa dokumen persetujuan kredit dibuat oleh pihak pengembang dengan data profil debitur yang tidak akurat. Kondisi ini dinilai membuka celah penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan.
Dalam laporannya, BPK menemukan masih banyak sertifikat kepemilikan rumah debitur KPR yang belum terselesaikan dan tertahan di berbagai pihak ketiga. Pihak-pihak tersebut meliputi pengembang, notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga bank lain.
Selain persoalan sertifikat yang macet, BPK juga mengidentifikasi 1.215 debitur KPR dengan sisa pinjaman atau baki debet mencapai Rp628,45 miliar yang diduga menggunakan modus pinjam nama. BPK menyebut para debitur tersebut diduga mendapat pembiayaan angsuran kredit dari pengembang PT BAS (Banua Anugerah Sejahtera).
BTN juga dinilai tidak menerapkan klausul buyback guarantee dalam program KPR Simple yang dijalankan bersama pihak pengembang. “Absennya klausul pelindung ini memperbesar risiko kerugian apabila terjadi gagal bayar dari pihak debitur,” tulis keterangan BPK.
Atas berbagai temuan tersebut, BPK meminta Direktur Utama BTN segera mengambil langkah penyelamatan terhadap kredit bermasalah dalam program KPR. BPK turut merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penyaluran kredit melalui skema Program KPR Simple.
Hingga saat ini, BPK diketahui masih menjalankan pemeriksaan investigatif terhadap penyaluran kredit konsumer perumahan yang melibatkan PT BAS. BPK juga meminta Dewan Komisaris BTN memperketat pengawasan terhadap proses penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah seluruh debitur.
