BERTUAHPOS.COM — Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Riau meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedepankan figus profesionalitas di dalam kabinet. Hal ini sejalan dengan isu reshuffle yang mencuat belakangan ini.
Ketua ICMI Riau Prof Alaidin Koto mengatakan, secara umum memang reshuffle kabinet adalah hak progratif Presiden. “Presiden yang lebih tahu siapa yang bisa membantu dirinya bekerja. Namun, sebagai masyarakat kami meminta agar Pak Presiden memprioritaskan figur profesional di dalam kabinet baru,” katanya saat dihubungi Bertuahpos.com, Selasa, 15 Maret 2022 di Pekanbaru.
Hal ini, kata Alaidin, tak lain sesuai dengan janji Presiden Jokowi saat awal-awal menjabat, yang mana mengedepankan figur-figur profesional di tubuh pemerintahan. Hanya saja, memang Presiden harus bisa membentengi diri terhadap tarikan politik yang sangat kuat.
Dia menambahkan, secara umum, reshuffle kabinet adalah hal yang wajar. Saat presiden merasa kalau anak buahnya—dalam beberapa hal—terutama soal kinerja, misal, kurang pas, atau ada menteri yang buat masalah, maka presiden bisa saja melakukan reshuffle kabinet.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet Jokowi kembali mencuat. Politisi PKB Luqman Hakim membeberkan kepada wartawan akan ada perombangan kabinet di akhir Maret 2021 ini.
“Kalau kabar kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini,” kata Luqman kepada wartawan, Selasa, 8 Maret 2022.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini pun mendengar reshuffle itu sekaligus akan memasukkan PAN ke dalam kabinet. Kata Luqman, PAN bakal dapat posisi satu menteri dan satu wakil menteri. “PAN dapet satu menteri plus satu wamen,” ujar Luqman.
Namun, dia belum tahu pasti kebenaran kabar tersebut. Hanya saja berhembus kencang reshuffle akan dilakukan di akhir bulan ini. “Tapi belum tau pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih,” ucapnya.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan dirinya juga mendengar ada kabar reshuffle di akhir Maret. Namun dia belum mendengar pasti tanggalnya.
“Denger sayup-sayup sih, tapi pastinya belum tau karena itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi,” kata Awiek kepada wartawan, Selasa 8 Maret 2022.
Awiek mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Dia menyebut Jokowi tahu parameter untuk mengevaluasi kabinetnya. “Tentu presiden memiliki parameter-parameter tertentu dalam mengevaluasi kinerja kabinetnya, apakah itu kabinet di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya tentu presiden memiliki parameter,” ucapnya. (bpc2)
