Setiap Anak Harus Punya Mimpi Masa Depan Ajeng (16), siswa sebuah sekolah di Pondok Aren, Tangerang, ditemani adiknya saat mengikuti pembelajaran secara virtual di rumahnya yang sederhana di Kampung Jelupang, Pondok Jagung, Tangerang, Kamis (23/7/2020). Internet di kawasan ini masih tergolong sulit karena fiber optik belum mampu menembus lokasi di perkampungan ini. Siswi kelas 10 ini menyiasati dengan mobile modem, itu pun tidak maksimal sinyalnya. Di Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli dan masih dalam suasana pandemi Covid-19, kelangsungan program pendidikan menjadi hal utama untuk mewujudkan generasi yang cerdas. Presiden dalam pesannya mengatakan, setiap anak harus punya mimpi masa depan. FOTO: Investor Daily/GAGARIN
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah meninjau kembali rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pendidikan.
Menurut Haedar, beban pendidikan di Indonesia sudah sangat tinggi. Terlebih, di saat pandemi seperti saat ini.
Jangankan untuk bersaing di level ASEAN, pemerataan kualitas pendidikan Indonesia bahkan belum merata. Pendidikan di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), pendidikan Indonesia masih tertatih-tatih.
“Di tingkat ASEAN saja masih kalah dan berada di bawah, kini mau ditambah beban dengan PPN yang sangat berat,” kata Haedar, dikutip dari Republika.co.id, Jumat 11 Juni 2021.
Haedar mengatakan konsep pajak progresif, apalagi di bidang pendidikan, adalah ideologi liberalisme absolut. Tentu saja, hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.
“Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,” kata dia. (bpc4)