BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Sejumlah anggaran yang telah dipersiapkan untuk perkebunan kelapa sawit harus dapat dioptimalkan oleh kepala daerah dalam rangka menjawab tantangan masa depan ekonomi petani sawit di Indonesia—khususnya di Provinsi Riau.
Menurut Ketua Apkasindo Riau Gulat ME Manurung, tak dipungkiri bahwa saat ini ada banyak kepala daerah yang tidak peka dengan betapa pentingnya sawit bagi ekonomi masyarakat.
Terlebih bagi provinsi yang selama ini masyarakatnya menggantungkan perekonomian pada perkebunan kelapa sawit. “Lihat saja Provinsi yang notabene sawit adalah salah satu sumber pendapatan utama masyarakatnya malah terabaikan,” katanya
Padahal, kata Gulat, Pemerintah pusat sudah mengucurkan banyak program terkait produktivitas dan SDM petani sawit. “malah untuk mendapatkan rekomendasi saja kepala daerah atau dinas yang menangani perkebunan malah enggan memberikan dukungan bahkan tidak memahami tupoksinya,” katanya.
Seperti misalnya program Beasiswa BPDPKS-Kementan, banyak kepala daerah dan Disbun tidak mengerti tujuan dari program beasiswa yang bersifat affirmative tersebut.
Demikian juga dengan PSR, sangat banyak Bupati, Walikota dan Gubernur tidak peduli, padahal PSR adalah masa depan dan harapan petani sawit.
“Terkait ke Pergub Tataniaga TBS, saya sudah beberapa kali menghubungi pejabat terkait di salah satu provinsi supaya menerbitkan Pergub Tataniaga TBS di Provinsi tersebut, alhamdulillah, sudah 3 tahun berlalu tidak terbit juga. Tim harga TBS ini dasar hukum nya adalah Pergub Tataniaga TBS,” katanya.
Gulat mendorong kepada daerah penghasil sawit, agar kepala daerah dan dinas terkait sekiranya lebih peka, sebab, hal ini sangat berperan penting terhadap kondisi ekonomi petani dan masyarakat di masa depan.***
