BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Pekanbaru mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tidak bermain mata atau Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam menempatkan pejabat.
Tidak hanya akan berdampak buruk pada jalannya roda kepemerintahan, KKN juga menimbulkan prasangka buruk dan runtuhnya rasa kepercayaan masyarakat oleh Pemko Pekanbaru yang saat ini dikendalikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.
“Masalah KKN, kalau memang itu bidangnya, saya rasa tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah kalau menempatkan pejabat tidak sesuai dibidangnya atau dipaksakan,” kata Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra, Senin 7 November 2022.
Pemko Pekanbaru dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi pejabat yang ada di eselon II atau sekelas kepala dinas, pelantikan ini masih menanti izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lanjut politisi PAN ini, pejabat eselon II yang masuk kedalam radar evaluasi juga diingatkan oleh Doni agar tidak mencari bekingan demi mempertahankan jabatannya. Dan dalam arti pejabat eselon II harus legowo dan sadar akan kredibilitas serta prestasinya selama menjadi kepala dinas.
“Kepala dinas harap maklum, jangan ada sampai mencari isu, mencari dukungan yang lain. Pj Wali Kota mungkin punya penilaian dan punya laporan soal siapa yang nantinya pantas di evaluasi,” pungkasnya.
