BERTUAHPOS.COM, SIAK– Meskipun pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak tahun 2014 mencapai 109,52 persen, namun beberapa sektor program dinilai DPRD Siak masih kurang dan perlu diperbaiki lagi. Salah satunya yang menjadi sorotan dewan, mengenai target capaian pendidikan di Kabupaten Siak yang masih kurang.
Seperti yang dinilai Fraksi Demokrat Kebangkitan Pembangunan Sejahtra (DKPS) yang disampaikan juru bicaranya Kusman Jaya pada pandangan umum Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemkab Siak tahun 2014.Â
F-DPKS ini menegaskan agar Bupati Siak Syamsuar melakukan penyegaran pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena dibutuhkan pejabat pengelola dan pembinaan pendidikan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas mumupuni dengan melakukan fit and proper test oleh tim ahli di bidangnya.
“Selama tahun 2014, dunia pendidikan dihebohkan dengan beberapa kejadian, bukan kehebohan prestasi tapi kejadian tersebut bahkan menjadi sorotan media massa lokal mapun nasional. Sebenarnya apa yang terjadi didunia pendidikan kita, dimana letak kelemahannya?,” tanya Kusman Jaya.
F-DPKS juga mempertanyakan terulangnya keterlambatan pembayaran tunjangan kesejahtraan bagi guru dan tenaga pendidikan. “Ini sangat ironis, padahal APBD disahkan selalu tepat waktu,” kata dia.
Selain itu Sutarno juru bicara Fraksi Gerindra Plus menambahkan, masih banyak program pendidikan yang tidak terealisasi sesuai target yang di tentukan. Diantaranya, Program wajib belajar sembilan tahun pada pengadaan buku dan alat tulis hanya terealisasi 13,15 persen dan kegiatan olimpiade olahraga siswa terealisasi 11,34 persen.
Hal lain, program pendidikan menengah pada kegiatan pembinaan kelompok kerja guru SD/MI, SLTP dan SLTA hanya terealisasi 50,65 pesen. Program manajemen pelayanan pendidikan pada kegiatan bimbingan  profesional guru dan siswa terealisasi 44,39 dan 44,94 persen.
“Program pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi pada dukungan beasiswa bagi yang berprestasi juga hanya terealisasi 51,50 persen,’ tambahnya.
Bukan hanya itu saja, Fraksi PAN Plus melihat fenomena dilapangan, pada tingkat sarana dan prasarana bangunan gedung sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat masih dijumpai bangunan kelas dan sarana pendukung yang belum memadai bahkan tidak layak utnuk digunakan.
“Fraksi PAN Plus berharap kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan berbagai infrastruktur dan sarana prasarana untuk meningkatkan dan menghasilkan anak didik yang berprestasi dan dapat bersaing dengan wilayah lainnya,” terang Sujarwo, juru bicara Fraksi PAN Plus. (syawal)
