BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru mengadakan rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022, Selasa 14 Maret 2023.
Rapat dipimpin oleh Muhammad Sabarudi, Ketua DPRD Kota Pekanbaru dengan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya.
Sementara itu Pemerintah Kota Pekanbaru diwakili oleh Asisten II Sekdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, kepala OPD, staf ahli dan unsur Forkompimda.
Tujuh fraksi DPRD Kota Pekanbaru secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Kota Pekanbaru tahun 2022.
Eri Sumarni, juru bicara Fraksi Hanura-NasDem, menyampaikan pandangan terhadap RAPBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan belanja daerah sebesar Rp 2,5 triliun namun hanya terealisasi sebesar Rp 2,2 triliun atau 94,5%.
“Kami beranggapan bahwa Pemko Pekanbaru belum secara maksimal melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2022,” tuturnya.
Lanjutnya, Hanura-NasDem ingin mengetahui apa yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
“Tentu kami mengapresiasi atas capaian kerja dari Pemko Pekanbaru pada tahun 2022 yang dibuktikan dengan program kerja yang tercapai. Bahkan melampaui target,” imbuhnya.
Sementara itu juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Victor Parulian meminta Pemko Pekanbaru menegaskan agar pengerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk diawasi dan diselesaikan secepatnya.
“IPAL harus segera diselesaikan karena masyarakat terkena dampak akibat pengerjaan seperti polusi udara dan jalan-jalan rusak sehingga sangat mengganggu,” katanya.
Selain itu persoalan banjir dan sampah masih menjadi perhatian PDIP karena hingga saat ini jeritan masyarakat terkait kedua permasalahan itu masih terdengar hingga sekarang.
“Masalah banjir belum ada tindak lanjut dan titik-titik genangan itu semakin banyak. Selain itu, pengelolaan pengangkutan sampah di tahun depan kami minta untuk dikembalikan swakelola. Artinya peran masyarakat, RT RW dan kecamatan dan akan dikoordinir oleh DLHK,” tegasnya.
Sementara itu Fraksi PAN yang diwakili oleh Doni Saputra menyoroti kinerja dari PDAM Tirta Siak. Sebab, saat ini pelayanan dari perusahaan air tersebut dinilai masih buruk.
“Pelayanan air bersih ini harus lebih diperhatikan lagi oleh Pemko Pekanbaru, masyarakat masih banyak yang komplain. Apalagi, berdasarkan informasi yang saya dapat perusahaan ini mengalami kerugian sebesar Rp 17 Miliar,” tuturnya.
Pemko Pekanbaru juga diminta untuk bisa segera memperbaiki jalan-jalan rusak dan berlubang. Begitupun, saluran-saluran drainase di pemukiman masyarakat.
“Kami meminta seluruh OPD untuk dapat menyusun anggarannya secara terstruktur agar penggunaannya bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” imbuh Doni.
Usai rapat, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan bahwa pandangan umum fraksi ini mempertanyakan terkait hasil penyampaian dari LKPJ Kota Pekanbaru tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Pj Walikota Muflihun kemarin.
“Setelah pandangan umum fraksi ini, nanti akan ada jawaban dari pemerintah terkait pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Kota Pekanbaru tahun 2022. Insya Allah, kita jadwalkan lebih kurang seminggu lagi,” paparnya.
Politisi PKS ini juga mengungkapkan, secara garis besar masing-masing fraksi DPRD Kota Pekanbaru menyoroti terkait persoalan banjir, sampah dan jalan rusak dan berlubang yang belum diselesaikan dengan baik.
“Mudah-mudahan di tahun ini bisa terselesaikan dengan baik,” tutup Sabarudi.
