BERTUAHPOS.COM (BPC), PEKANBARU – Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata juga meminta pihak Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau untuk segera merasionalisasikan alokasi anggaran untuk bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Rasionalisasi ini dilakukan dengan alasan bahwa Kemendagri melihat pagu anggaran untuk alokasi bantuan itu masih tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Andra Sjafril mengatakan bahwa perintah rasionalisasi anggaran ternyata memang hampir menyeluruh ke semua SKPD
“Dikita memang ada perintah untuk melakukan rasionalisasikan anggaran. Kami juga terima surat itu. Ada beberapa pos anggaran di Diskes salah satunya, pada anggaran alat tulis kantor dan jaminan kesehatan daerah,” katanya, Rabu (06/01/2015).
Dinas Kesehatan Provinsi Riau tentu saja dibuat pusing dengan adanya perintah untuk memangkas dana bantuan Jamkesda itu. Dia mengatakan untuk Jamkesda tidak mungkin bisa dilakukan rasionalisasi.
“Kalau ini mungkin tak bisa kita laksanakan. Karena untuk anggaran Jamkesda tidak mungkin lagi akan diperkecil. Ini merupakan kewajiban kita bagi jaminan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Program lain yang menjadi sorotan pusat dalam pagu anggaran Diskes adalah pengadaan Pegawai Tidak Tetap atau PTT bagi tenaga pelayanan kesehatan. Rencananya, Andra akan tetap bersikeras, bahwa anggaran untuk pengadaan PTT ini tidak dilakukan rasionalisasi.
Dia menjelaskan bahwa penyediaan PTT adalah program lanjutan dari tahun sebelumnya. Dari 608 PTT, sebanyak 200 orang sudah ditetapkan sebagai pegawai tidak tetap. Dan gajinya harus dikeluarkan tiap tahunnya dari APBD 2016. Belum lagi kegiatan untuk men-PTT kan sebanyak 408 orang sisa itu. Makanya anggarannya tampak besar.
Jika rasionalisasi dilakukan oleh semua SKPD yang ada, artinya akan ada banyak dana Pemprov akan kosong penggunaannya dengan nilai yang cukup besar. Sebelumnya, Asisisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi mengatakan, meski rasionalisasi itu diajukan kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dia membantah besaran rasionalisasi mencapai angka triliunan. “Paling cuma ratusan miliar,” katanya.
Masperi enggan menyebutkan secara keseluruhan SKPD mana saja yang mendapat catatan rasionalisasi anggaran oleh Kemendagri. Salah satu di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dia menyebutkan ada beberapa kebijakan atau kewenangan yang bukan kewenangan PU. (Melba)
